Selasa, 04 Desember 2012

PELAKU SEJARAH SATUKAN PERSEPSI BANGUN KUBU RAYA



        Sungai Raya, Kubu Raya ; - Para pelaku sejarah pembentukan Kabupaten Kubu Raya mengadakan pertemuan guna merumuskan persepsi dan tujuan yang sama dalam mendorong percepatan pembangunan Kubu Raya. Salah satu pelaku sejarah yang juga hadir dalam pertemuan tersebut adalah Muda Mahendrawan yang merupakan bupati pertama Kabupaten Kubu Raya.

       Selaku Bupati pertama yang juga terlibat langsung dalam memperjuangkan proses pembentukan Kabupaten Kubu Raya, Muda Mahendrawan emiliki tanggung jawab penuh dalam memperjuangkan pembangunan Kubu Raya yang terdepan dan berkualitas sebagaimana yang menjadi motto dari Kabupaten Kubu Raya.

        Kabupaten Kubu Raya sebagai Kabupaten termuda di Kalimantan Barat, terus berbenah diri mempercepat pembangunan dengan spirit dari Kubu Raya untuk Indonesia, proses pembangunan terus berjalan dengan baik dan telah membawa dampak positif bagi kelangsungan hidup masayarakat Kubu Raya. Hal tersebut diakui oleh matan Ketua Pemekaran Kubu Raya Abdul Wahab.  

        Menurutnya saat ini pembangunan Kubu Raya sebagai Kabupaten baru sudah jelas, fondasi dan arah yang diletakkan bupati sudah bagus dan sudah jelas tinggaal meneruskan dan menata dengan baik. Menata pemerintahan yang baik sesuai dengan arah kebijakan yang sudah menjadi arah pembangunan Kubu Raya.

         “Kami melihat memasuki 5 tahun perjalanan Kubu Raya sudah sangat bagus pertumbuhan ekonominya, pembangunan infrastrukturnya, penataan dan arah kebijakan serta fondasi pemerintahannya sangat bagus, dan sudah terasa manfaatnya di masyrakat, akses semakin mudah dan perekonomian terus bertumbuh,” ungkap Abdul Wahab.

         Ditambahkan Suharso salah satu pelaku sejarah Pembentukan Kubu Raya, pertumbuhan dan perkembangan pembangunan Kubu Raya sudah bagus dan bahkan sudah sangat bagus. Banyak prestasi nasional yang sudah diraih dan sudah semakin dikenal di Indonesia. Untuk itu pertemuan yang dilakukan antara pelaku sejarah Kubu Raya adalah dalam upaya membangun persepsi serta memberikan evaluasi dan masukan kepada pemerintah akan beberapa hal yang mungkin bias semakin memacu pertumbuhan pembangunan Kubu Raya.

         “Kita harapkan apa yang sudah dibangun di Kubu Raya dan apa yang menjadi kebijakan yang baik yang sudah ada tinggal dikawal dan teman-teman pelaku sejarah terus mengawal pembangunan Kubu Raya kedepan,” ujarnya.

          Sementara itu Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan bahwa pertemuan tersebut adalah dalam upaya menyatukan persepsi membangun Kubu Raya yang lebih baik. Agar arah pembangunan Kubu Raya terus terkawal dengan baik.

         “Ini adalah upaya yang kita lakukan dalam menyamakan persepsi membangun Kubu Raya. Melalui silaturahmi dan diskusi-diskusi seperti ini adalah sebuah sarana untuk mencari solusi-solusi dan gagasan-gagasan dalam upaya mempercepat pembangunan Kubu Raya. Kita inginkan ada kesamaan persepsi pembangunan Kubu Raya sehingga akan semakin cepat larinya dalam pembangunan,” ungkap Muda.

        Dalam diskusi-diskusi dan pertemuan serta silaturahmi yang dilakukan antara pelaku-pelaku sejarah pembentukan Kubu Raya yang tetap solid akan mampu mengawal perjalanan pembangunan Kubu Raya yang lebih baik.

         Menurut Muda pertemuan antara pelaku sejarah yang terus mengawal Pembangunan Kubu Raya adalah dalam upaya membangun pola piker yang luas dan negarawan. Membangun generasi Kubu Raya yang berkualitas dan berkarakter. Dan semangat masyarakat dalam mendorong kemajuan pembangunan sebagai fondasi utama pembangunan. Menurutnya selaku generasi pertama Kubu Raya memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mengawal dan mendorong pembangunan generasi Kubu Raya yang lebih baik. (Rino Kartono Mawardi/RRI Pontianak)

KORPRI KUBU RAYA HARUS SINERGI DAN KOMPAK DALAM BIROKRASI


Kubu Raya, Kalbar ; - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, mengatakan, pemantapan jiwa Korps segenap insan Pegawai Negeri Republik Indonesia sangat dibutuhkan guna mempercepat reformasi birokrasi yang menjadi tema besar pada HUT Korp Pegawai Negeri Sipil (KORPRI) ke 41 ini sangat tepat dan relevan. 

          "Pemantapan jiwa korps segenap insan pegawai dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam tugas kedinasan. Saat ini kita sedang menata birokrasi yang bertujuan sebagai tatanan birokrasi yang bersih, efisien, efektif, dan produktif. Birokrasi semakin transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan baik kepada masyarakat," ungkap Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan kepada sejumlah wartawan usai pelaksanaan HUT KORPRI di halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (4/12).

            Korpri harus mampu meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan melalui pemantapan kelembagaan, ketatalaksanaan, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil dan mengutamakan pengabdian kepada masyarakat, sebab PNS juga ada untuk kepentingan pelayanan kepada Masyarakat sebagai abdi Negara.

          Pelayanan publik yang bersih, cepat, dan berkualitas, merupakan kewajiban kita sebagai aparaturnegara, pelayan masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan mengubah pola pikir (mindset) dari mental penguasa menjadi Birokrasi yang bermental abdi masyarakat, ujarnya. Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang prima dari pemerintah dimanapun dan kapanpun. Pelayanan publik yang betul-betul merupakan wujud dari nilai-nilai dan esensi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. (Rino Kartono Mawardi)

Senin, 03 Desember 2012

DEWAN SUNGAI RAYA KELUHKAN TPS DESA ARANG LIMBUNG

Sungai Raya, Kubu Raya ; - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah asal Daerah Pemilihan Kecamatan Sungai Raya meminta Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus secepatnya mengalihkan Tempat Pembuangan Sampah yang berada di pinggiran Jalan Adisucipto KM 11 di Desa Arang Limbung (Arlim). ”Warga sudah banyak mengadu dan mengeluhkan bau menyengat asal sampah yang berserakan di sekitar Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Selain berbau, kotor juga secara kasat mata menganggu estetika pemandangan kabupaten termuda di Kalbar ini,” ungkap Eka Wanoto anggota DPRD Kubu Raya dapil Sungai Raya ini di Sungai Raya, Senin (3/12). Menurut dia dengan keadaan lebar badan jalan yang tidak seberapa membuat tumpukan sampah benar-benar mengganggu pengguna jalan. Terlebih di TPS tersebut sampah-sampah dibakar dan menimbulkan asap yang dapat membahayakan pengendara, khususnya di malam hari. Bahkan, tumpukan sampah juga kerap menjadi ladang pemulung yang kerap mengorek sampah untuk diambil. Sampah-sampah tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan pemulung. Sehingga sampah yang sudah menumpuk terkadang memenuhi sisi jalan. “Kita berharap Pemkab Kubu Raya, khususnya dinas terkait untuk memerhatikan persoalan tersebut. Karena keberadaan sampah di TPS itu, selain menimbulkan bau yang tidak sedap, juga mengganggu pengguna jalan,” kata Eka sapaan karibnya. Selain itu, politikus Golkar ini supaya sampah-sampah yang berada di TPS tidak langsung dibakar. Namun dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). “Kami berharap dinas terkait cepat tanggap,” katanya. Dia menilai keberadaan TPS di sisi jalan kurang tepat. Apalagi jalan tersebut selalu ramai dilalui pengendara. “Kita minta TPS itu dipindahkan ke tempat lain. Kalaupun tidak, dijauhkan dari sisi jalan. Sehingga tidak mengganggu pengendara yang melintas di jalan tersebut,” harapnya. Eko menjelaskan petugas kebersihan juga diharapkan terus memantau TPS tersebut. Sehingga sampah-sampah tidak lama menumpuk. Sampah itu jangan dibakar di TPS, tapi dibawa ke TPA. Menurutnya, di sepanjang Jalan Adisucipto ada beberapa TPS yang berada di sisi jalan. Parahnya lagi, sampah-sampah yang berada di jalan itu dibakar, akibatnya mengepul asap-asap yang menghambat penglihatan pengguna jalan. “Dinas terkait harus segera turun tangan. Carikan solusi, apalagi masyarakat sudah cukup banyak mengeluh. Persoalan ini harus mendapat respons yang cepat dari pemerintah daerah setempat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Kebersihan Kubu Raya Rusnaldi ketika dikonfirmasi tidak memberikan jawaban mengenai menumpuknya sampah di sekitar areal Desa Arang Limbung tersebut. Dan keluhan warga yang sudah terlalu lama ini sepertinya dianggap angin lalu saja. (Rino Kartono Mawardi)

PLAT MERAH DILARANG MINUM PREMIUM BERSUBSIDI



Sungai Raya, Kubu Raya ; - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengaku tidak akan memberikan tambahan anggaran BBM kepada pegawainya, terkait pemberlakukan larangan mobil plat merah mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal ini menyusul instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melarang mobil dinas menggunakan BBM bersubsidi per 1 Juni 2012 lalu. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan ketika ditanya sejumlah wartawan tentang tidak diperbolehkannya seluruh mobil plat merah untuk mengonsumsi BBM bersubsidi di Sungai Raya, Senin (3/12).

         Menurut Bupati Muda, tidak adanya tambahan dana untuk PNS itu disebabkan anggaran untuk BBM sendiri sudah dialokasikan dalam APBD yang pengesahannya dilakukan pada  awal tahun kemarin, sehingga pihkanya tak bisa serta merta melakukan perubahan anggaran tanpa terlebih dahulu disetujui oleh DPRD. Karena itu jatah yang yang sudah dialokasikan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada PNS yang bersangkutan untuk memamksimalkan anggaran yang sudah ada, meski kemudian ada perbedaan kuantitas terkait perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan non subsidi. “Mereka sudah dewasa. Jadi tidak perlu lagi untuk diperintahkan. Lagi pula, anggaran tersebut juga dari pemerintah,” katanya.

         Meski begitu Bupati Muda juga mengakui tidak akan serta merta menerapkan peraturan ini dalam waktu dekat. Sebab, seluruh PNS tentunya memahami instruksi presiden dan melaksanakannya, baik ada ataupun tanpa surat edaran. “Kalau kendaraan dinas saya sudah sejak awal menggunakan Pertamax yang nonsubsidi karena kita mengikuti kebijakan pusat sejak awal,” ungkapnya. Terkait instruksi tersebut, menurut Bupati Muda, tentunya diperlukan kedewasaan semua pihak. “Jadi tidak perlu harus kaku (melaksanakan instruksi presiden, red) sampai menempatkan petugas di setiap SPBU untuk mengawasinya,” pungkas Bupati. (Rino Kartono Mawardi)

Sabtu, 01 Desember 2012

BUPATI KUBU RAYA : MASYARAKAT JANGAN MENGABAIKAN KESEHATANNYA


Kubu Raya, Kalbar ; - Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat di harapkan oleh seluruh masyarakat. Untuk itu, berbagai pihak termasuk pemerintah berupaya membangun berbagai fasilitas bidang kesehatan yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat luas. Untuk itu, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengharapkan pembangunan di bidang kesehatan harus selalu di lakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

           “Pembangunan bidang kesehatan harus selalu di arahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat,  pelayanan kesehatan bermutu dan tenaga kesehatan yang profesional,” ungkap Bupati Kubu Raya H. Muda Mahendrawan SH, kepada sejumlah wartawan di Sungai Raya, Sabtu (1/12). Menurutnya pembangunan bidang kesehatan selalu dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Dengan adanya, tiga kolaborasi tersebut sudah tentu menjadi lokomotif yang kuat dan handal dalam menangani berbagai permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat.

           “Realitas masyarakat kita terhadap layanan bidang kesehatan membutuhkan suatu wadah atau tempat yang memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan murah. Serta mampu menjawab berbagai permasalahan sosial dasar masyarakat. Dan diharapkan wadah tersebut tidak terkotak-kotak yang menyebabkan sulitnya pengkoordinasian dan timbulnya ego sektor dalam pelaksanaan program dan kegiatan,” ucapnya.

         Muda menuturkan posyandu terus mendapatkan dukungan pemerintah terhadap keberadaan dan kesinambungan posyandu terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. “Berbagai kebijakan di buat, berbagai macam program dan kegiatan telah dilaksanakan agar posyandu tetap eksis dan menjadi gerbang terdepan pemberdayaan masyarakat. Namun upaya meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu menjadi kepedulian semua pihak, sehingga keberhasilan posyandu menjadi tanggungjawab bersama pemerintah daerah dan masyarakat,” tuturnya.

           Dirinya berharap masyarakat khususnya ibu dan anak untuk dapat selalu mendatangi posyandu untuk memeriksakan kondisi tubuhnya, maupun berkonsultasi kepada kader dan petugas kesehatan yang bertugas di posyandu tersebut. “Jangan masyarakat mengambaikan kesehatan diri mereka sendiri dengan tidak memeriksakan kondisi kesehatannya. Terutama ibu hamil dan anak-anak, karena jika ibu hamil dia dapat melihat kondisi kandungannya dengan memeriksakan secara rutin ke posyandu maupun tempat pelayanan kesehatan lainnya,” harapnya. (Rino Kartono Mawardi)

PERAN TEKNNOLOGI INFORMASI BAGI UMKM DI KALBAR

Kubu Raya, Kalbar ; - Teknologi informasi berkembang pesat dengan datangnya peluang baru yang dapat mengatasi sebagian masalah UMKM. Meskipun peluang yang besar, namun menunjukkan kapasitas adopsi teknologi informasi UMKM dan masih terbatas dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Ignasius IK. SH.M.Si dalam sambutannya ketika membuka Pelatihan Teknologi Informasi dan Manajemen Perkoperasian kepada sejumlah wartawan di Sungai Raya, Sabtu (1/12).

           Menurut dia kurangnya pemahaman peran strategis dari  Teknologi Informasi terkait dengan pendekatan baru pemasaran, berinteraksi dengan konsumen, dan bahkan pengembangan produk dan layanan diduga sebagai sebab rendahnya adopsi Teknologi Informasi oleh UMKM. Koperasi, Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai komputer, belum banyak yang menggunakannya untuk aktivitas strategis dan berorientasi eksternal. Koperasi dan UMKM lebih banyak menggunakan komputer hanya untuk mengetik surat atau laporan.

           Dikatakan Ignasius IK saat ini peran Koperasi dan UMKM sangat strategis, namun ketatnya kompetisi, dan pesaing modern lainnya telah menempatkan Koperasi dan UMKM dalam posisi yang kurang menguntungkan. menjalankan usahanya masih dengan cara-cara yang terbatas, termasuk dalam produksi dan pemasaran. Namun masalah yang dihadapi Koperasi dan UMKM sebenarnya bukanlah karena ukurannya, tetapi lebih karena isolasi yang menghambat akses Koperasi dan UMKM kepada pasar, informasi, modal, keahlian, dan dukungan institusional. Jumlah  Koperasi di Kalbar hingga Desember 2011 terdapat 4.138 Koperasi, sedangkan Usaha Mikro 56.252, Usaha Kecil 15.865 serta Usaha Menengah 705.

            Dengan jumlah  tersebut, dirinya menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Koperasi UMKM Provinsi Kalimantan Barat, terus berupaya baik kepada Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia maupun kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, agar prorgam dan kegiatan peningkatan kualitas SDM pengelola Koperasi dan UMKM di Kalimantan Barat dapat terlaksana lebih banyak para pengelola Koperasi dan UMKM dapat ditingkatkan kualitas SDM nya.

           Seiring dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk berkoperasi, tentunya harus diikuti dengan adanya pemahaman yang benar oleh masyarakat mengenai seluk-beluk yang sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai berkoperasi. Selanjutnya, salah satu upaya agar koperasi mampu mengelola usahanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Kalimantan Barat, melalui pelatihan-pelatihan.

               Dijelaskan Ignasius IK hingga Juni 2012 telah difasilitasi 5 pelatihan dengan jumlah peserta 150 pengelola Koperasi dan UMKMN. yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi UKM RI, seperti pelatihan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Pelatihan Kewirausahaan bagi fasilitator dan Tenaga Kerja Eks. TKI yang telah bekerja diluar negeri serta Pelatihan Kopetensi bagi manajer koperasi. Sedangkan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Koperasi UMKM Kalbar dari dana Dekonsentrasi sebanyak 16 angkatan dengan jumlah peserta 480 peserta, dari sumber APBD Provinsi Kalbar dialokasikan untuk 9 jenis pelatihan dengan jumlah peserta 270 pengelola Koperasi dan UMKM.

                Kedepan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Kalbar terus berupaya kepada Kementerian Koperasi UKM RI agar lebih banyak lagi kegiatan dan dana untuk pelatihan dialokasikan di Kalbar. (Rino Kartono Mawardi)