KUBU RAYA PERSIAPKAN PEMDES HADAPI UU DESA

Kubu Raya, Kalbar ; - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus memantapkan kesiapan aparatur pemerintah desa sebelum disahkannya UU tentang desa. "Jika Undang-undang tentang desa tersebut disahkan, maka pola kebijakan pemerintahan pusat dan daerah akan berpengaruh terhadap pemerintah desa. Terutama dalam membuat perencanaan desa secara partisipatif dalam menyusun kebijakan desa," kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan di Sungai Raya, Jum’at (30/11).
   

         Sambil mempersiapkan aparatur pemerintah desa, terutama kades dalam menghadapi UU tersebut, Muda juga berharap agar UU desa itu bisa segera disahkan oleh pemerintah pusat dan DPR RI. Karena, dengan adanya UU tersebut desa akan lebih Mandiri karena mereka akan bisa melakukan Musrembang sendiri dan membuat kebijakan tentang pengembangan pembangunan di desa mereka sendiri. Bahkan desa juga akan mendapatkan anggaran dari APBN yang akan sangat berpengaruh dalam mempercepat pembangunan di desa.

     "Dengan akan di sahkannya uu tentang desa itu maka setiap pemdes harus bisa memantapkan sistem pemerintahannya, sehingga desa memiliki pengendalian internal untuk mmpersempit terjadi penyimpangan penggunaan anggaran. Dengan adanya bantuan Dana dari pemerintah pusat itu juga, maka akan ada pengakuan langsung dari pemerintah pusat, terhadap pemerintah desa, sehinggga pemerintah desa harus mempersiapkan SDM aparatur peemrintah desanya," tuturnya.

         Muda mengakui, dari Pemkab Kubu Raya sendiri sudah mempersiapkan sistem tersebut agar desa siap. Baik melalui bimtek dan kegiatan penguatan lainnya.  Bupati yang lebih dikenal sebagai sosok yang sudah dari dulu selalu membina desa sejak proses pemekaran Kubu Raya itu juga sangat mengapresiasi adanya UU tersebut. Bahkan melalui Raker Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dilaksanakan di Kubu Raya, tahun 2011 lalu, dia juga mwngeluarkan rekokemdasi agar Mendagri bisa mengalokasikan anggaran untuk pemerintah desa.
   

         "Kita akan terus melakukan Bimtek kepada pemdes agar pemdes bisa benar-benar siap dalam menghadapi UU tersebut. Kita tidak ingin, ketika UU tersebut disahkan, justru menjadi boomerang bagi pemdes. Saya memiliki tanggung jawab moril dalam memberikan penguatan kepada pemdes agar mereka bisa lebih siap," katanya. Karena, lanjutnya, jika pemdes siap, maka akan mempercepat proses pemberdayaan kepada masyatakat, seperti posyandu, PKK, pembinaan UMKM, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.  "Karena kalau hanya mengandalkan APBD, jelas akan sangat sulit melakukan pembinaan kepada masyarakat. Untuk itu kita harapkan tahun ini UU tersebut bisa segera di sahkan agar kelembagaan pemdes bisa lebih di akui oleh Pemerintah pusat," tuturnya.
   

         Dia menambahkan, jika pembes mendapatkan anggaran dari APBN, maka akan ada sinergi antara Pemda dan pemdes. Karena, jika pemdes membangun jalan desa, maka Pemkab tinggal membangun jalan pendukung seperti tangggul, jalan penghubung antar desa dan penunjang infrastruktur lainnya," kata Muda. (Rino Kartono Mawardi/RRI Pontianak)

KUBU RAYA WILAYAH RAWAN BENCANA

 Kubu Raya, Kalbar ; - Kepala  Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kubu Raya Irianto Sudiman menuturkan pemerintah kabupaten terbungsu di Kalbar memang tidak memiliki anggaran khusus terkait bantuan korban puting beliung. ”Untuk bantuan menyeluruh sepertinya kita belum ada dan terkendala anggaran. Tetapi kita bantu dari bantuan sosial,” katanya kepada RRI, Jum’at (30/11).

         Menurut dia bantuan itu diantaranya beras, tenda selimut, indomie dan makanan pokok lainnya. Bantuan itu sendiri sudah diserahkan ketika terjadi putting beliung di wilayah terparah di Kecamatan Sungai Kakap. ”Yang pasti pemerintah tetap bantu itu,” ujarnya. Dia menambahkan mengatakan kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu daerah yang rawan bencana banjir dan angin Puting Beliung. "Secara geografis Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang paling aman dari ancaman gempa, namun sangat rawan banjir dan puting beliung," katanya.

         Ia memaparkan sebagai wilayah tropis yang terdiri dari bentangan sungai, laut dan kawasan hutan seperti di Kubu Raya, beberapa tahun belakangan tercatat paling sering dilanda bencana alam berupa banjir dan angin puting beliung. Meski demikian, Badan yang menangani masalah bencana alam serta program pascabencana yang baru terbentuk pada tahun 2010 ini untuk tahun-tahun awal ini belum bisa berbuat banyak. "Artinya, kita hanya mampu merancang program di tengah minimnya sarana dan prasarana. Namun, jika ada bencana yang melanda, kita tetap bertindak cepat tanggap," ujarnya.

          Namun, untuk tahun mendatang Irianto yakin dengan berbagai program yang telah disusun pihaknya sudah menyiapkan berbagai kemungkinan jika ada bencana yang terjadi. "Tapi tentunya kita tidak berharap demikian," tuturnya. Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga harus tetap waspada terhadap berbagai kondisi yang diciptakan oleh bencana. Pihaknya memang tidak bisa memprediksi apa dan bagaimana dampak dari bencana yang datang. Yang jelas masyarakat harus tahu bahwa, tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk pencegahan dini atau tindakan yang harus diambil ketika bencana itu datang.

         "Misalnya harus berada di mana ketika ada angin puting beliung datang atau apa yang harus dilakukan ketika banjir melanda. Ini juga akan kami lakukan, secara bertahap di daerah-daerah yang rawan,"  jelasnya. Menurutnya, yang terpenting, adalah bagaimana membangun daerah terkena bencana tersebut atau pascabencana.

        Dirinya menjelaskan, di Pemerintah Pusat, peluang ini banyak, dan itu sudah dilakukan oleh Pemkab Kubu Raya untuk memperbaiki dan membangun daerah-daerah yang telah tertimpa bencana alam. Sedangkan masalah yang harus diperhatikan tentunya bagaimana masyarakat bisa menjaga kondisi alam agat bencana itu tidak datang. "Saya yakin, begitu banyak riset menunjukkan bahwa kondisi alam yang sudah mulai tidak stabil menyebabkan bencana terjadi. Sudah banyak contoh, Lumpur Lapindo misalnya, berapa desa bahkan kecamatan dan kabupaten yang harus menjadi korban keganasan alam dan sampai saat ini belum ada solusinya," kata Irianto.

              Di Kubu Raya sendiri, kondisi alamnya masih cukup bersahabat, namun ia berharap eksploitasi terhadap alam seharusnya sejak dini diantisipasi reaksinya. "Kalau kita banyak menebang, tentu daerah serapan air semakin berkurang. Kalau ini tidak diantisipasi, air yang turun ke bumi tentu akan merendam daerah yang dilaluinya, kalau irigasi tidak memadai, siap-siap saja banjir akan datang," ujarnya. (Rino Kartono Mawardi)

MASYARAKAT KELUHKAN PELAYANAN BPN KUBU RAYA

         Sungai Raya, Kalbar ; - Dalam ketentuannya, disebutkan lamanya pengurusan administrasi tanah seharusnya dipampang di ruang pelayanan. Sehingga waktu penyelesaian surat-surat tanah tidak pernah diberitahukan. Sehingga pengurusan surat tanah tersebut bisa memakan waktu hingga berminggu-minggu hingga beberapa bulan. Makanya, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kubu Raya, H. Syahdan, mendesak agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya dapat memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat. 

        Sebab, selama ini banyak sekali keluhan dari masyarakat soal pelayanan di BPN. Mengingat, beberapa pelayanan seperti pengecekan kejelasan sertifikat, masyarakat harus menunggu sampai satu hari atau berhari-hari. “Tidak jelas, rencana kerja BPN Kubu Raya. Seperti membuat suatu sertifikat, butuh waktu berapa hari,” ungkapnya kepada RRI, Senin (26/11). Untuk itu, dewan meminta BPN untuk membuat semacam rencana program untuk peningkatan pelayanan.

         Sementara itu, beberapa warga yang pernah melakukan berbagai keperluan baik penerbitan, pemindahan nama dan pemecahan sering mengeluhkan layanan yang diberikan. Untuk pemecahan misalnya, ada warga yang sudah enam bulan lamanya dari pertama kali mendaftar namun belum juga diterbitkan sertifikatnya. Sementara, semua proses dan rangkaian persyaratan sudah dilaksanakan. Sedangkan untuk pelayanan yang bentuknya pengecekan sertifikat bisa dilaksanakan dalam waktu sehari.
 

       Salah seorang warga yang enggan disebut namanya, juga mengaku kesal dengan pelayanan BPN. Pasalnya, pembuatan sertifikat atas namanya sudah lebih dari tiga bulan belum juga selesai.
”Saya bikin sertifikat sudah ada tiga bulan lalu, kok tidak selesai-selesai,” gerutunya.
Sebelumnya, Kepala BPN Kubu Raya, H. Firdaus mengatakan, pihaknya banyak menghadapi pelbagai masalah pertanahan di Kubu Raya. Seperti tumpang tindih kepemilikan, tumpang tindih penguasaan tanah, kepemilikan antara masyarakat dan pemerintah.
 

        "Dalam setiap harinya kami banyak menerima laporan permasalahan tanah yang harus kami bantu untuk penyelesaiannya. Salah satunya contoh seperti di kawasan Wonodadi atau Parit Perintis yang sedang penyelesaian," tuturnya. Karena itu memasuki bulan ketiga sejak menjabat Kepala Kantor Pertanahan di Kubu Raya, Firdaus akan melakukan inventarisir kasus-kasus pertanahan di Kubu Raya.
 

         "Kemudian akan kita mengambil langkah dan upaya penyelesaiannya secara bertahap," pungkasnya. Begitu juga dengan pelayanan di BPN yang tetap mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan. "Kami bekerja tetap mengacu kepada aturan. Tetapi, kadang ada masalah teknis yang tidak terduga yang dapat mempengaruhi lambatnya pelayanan,” katanya. (Rino Kartono Mawardi/RRI Pontianak)

MENGKALANG JAMBU SIAP DUKUNG SWASEMBADA PANGAN

Kubu, Kubu Raya ; - Warga Desa Mengkalang Jambu Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya menegaskan diri dan berkomitmen mendukung program yang saat ini menjadi salah satu andalan Pemda Kubu Raya, yakni swasembada pangan. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kades Mengkalang Jambu, Abdullah di Sungai Raya Rabu (28/11).

Secara potensial, Abdullah menuturkan Desa Mengkalang Jambu sudah memiliki pondasi untuk mengembangkan kemandirian pangan. "Sejak beberapa tahun sudah ada kawasan lahan pertanian yang digarap oleh masyarakat kami. Hanya saja karena kondisi geografis desa kami berdekatan dengan Laut Cina Selatan dan termasuk kawasan pesisir, serta kurang memadainya sistem irigasi, tidak jarang membuat hasil panen petani jauh dari harapan," katanya.

         Untuk itu pula, Abdullah menaruh harapan besar kepada Pemda Kubu Raya untuk memberikan dukungan kepada desanya berupa infrastruktur pertanian. Sebab, menurutnya, akan banyak tenaga dan biaya yang dibuang, jika sistem irigasi belum memadai. "Semangat masyarakat sudah luar biasa untuk konsisten bercocok tanam, namun kami perlukan dukungan riil dari Pemda agar sirkulasi air laut bisa kami atur agar tidak merusak tanaman," tuturnya.

 

         Tidak hanya sektor pertanian khusus padi, saat ini pula Desa Mengkalang Jambu merupakan salah satu desa penyumbang hasil bumi jagung tongkol dua di Kubu Raya. "Setiap musim panen ada ratusan ton yang kami hasilkan. Saya tidak dapat bayangkan jika pengelolaan yang lebih optimal diterapkan, sebab saat ini kami masih melakukan cocok tanam dengan cara tradisional," ungkapnya.

         Sementara itu, Camat Kubu  Effendi menyambut baik rencana Pemerintah Desa Mengkalang Jambu tersebut, apalagi saat ini Kabupaten Kubu Raya sedang gencar-gencarnya mempromosikan beras lokal sebagai langkah kemandirian pangan. "Jika Desa Mengkalang Jambu serius dengan apa yang mereka rencanakan, kita patut mendukung, bahkan Pemerintah Kecamatan juga siap memberikan dukungan agar potensi ini direspon oleh Pemda Kubu Raya melalui dinas Pertanian dan Peternakannya," ungkap Effendi.

         Tidak hanya itu, Effendi juga menambahkan saat ini selain proragm pertanian yang digalakkan, untuk kawasan pantai selatan Kubu Raya, Pemda terus membangun jalan poros yang menembus akses seluruh desa untuk memutus keterpencilan daerah. "Desa Mengkalang Jambu termasuk daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraan darat beberapa tahun lalu, namun sekarang hanya butuh satu jam lebih sudah bisa ditempuh dari ibukota Kecamatan Kubu," katanya.

          Bupati Kubu Raya, H. Muda Mahendrawan, SH menambahkan sikap tegas Desa Mengkalang Jambu untuk mendukung swasembada pangan membuat dirinya sebagai kepala daerah menaruh kebanggaan tersendiri. Apalgi desa yang baru saja dimekarkan dari Desa Seruat III ini sudah banyak menunjukkan keseriusan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. "Kita siap mendukung apa yang mereka inginkan," kata bupati. (Rino Kartono Mawardi)