Bupati Kubu Raya Pertanayakan Data BLSM

       Pemerintah kabupaten Kubu Raya mempertanyakan keabsahan data penerima BLSM yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat penerima bantuan tersebut. "Kita mempertanyakan keabsahan data tersebut, karena sampai saat ini, kami selaku pemerintah kabupaten tidak mengetahui siapa saja penerima BLSM tersebut. Terus terang saja, kami sampai saat ini tidak pernah menerima data penerima bantuan itu secara langsung dari pemerintah pusat, melainkan dari media," ungkap Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan kepada sejumlah wartawan saat menggelar konfrensi pers di kediamannya, Rabu (26/6).
    
     Dengan kondisi ini dirinya mengkhawatirkan, ketika bantuan tersebut dibagikan kepada masyarakat, justru menimbulkan polemik di lapangan. Karena pemkab sendiri tidak mengetahui bagaimana proses penyalurannya, terlebih data penerima bantuan itu. "Bahkan, dalam proses pendataannya, pemkab, pemerintah kecamatan sampai desa saja tidak pernah dilibatkan. Memang dalam pernyataan BPS telah melibatkan pemerintah desa dalam pendataannya, namun banyak kepala desa yang mempertanyakan proses pendataan tersebut kepada saya," tuturnya. Artinya, lanjut Muda, banyak kepala desa yang juga tidak mengetahui proses pendataan tersebut. Dikhawatirkan, jika bantuan itu di bagikan kepada masyatakat, justru malah menimbulkan gejolak di tengan masyarakat.
   
     "Saya sebagai bupati tentu tidak mau jika kepala desa atau RT/RW disalahkan masyatakat, karena penyaluran bantuan itu tidak tepat sasaran. Makanya kita mempertanyakan kejelasan data itu, apa lagi tidak ada koordinasi sama sekali dari data tersebut kepada pemkab dan pemdes," kata Muda.
   
      Dia juga menambahkan, sepengetahuannya, data penerima BLSM tersebut tentu sama dengan data penerima raskin dan jamkesmas. Dimana seperti yang diketahui jumlah penerima raskin dan jamkesmas di Kubu Raya sebanyak 50ribu lebih. "Namun, penerima BLSM di Kubu Raya hanya 26 ribu lebih. Jadi ada 24 ribu lebih masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan tersebut dan tentu ini bisa menimbulkan kecembutuan sosial bagi masyarakat lainnya yang tidak menerima bantuan tersebut," tuturnya.
   
      Jika demikian, lanjut Muda, imbasnya masyatakat akan menyalahkan pemerintah desa termasuk RT/RW dan itu yang tidak dia inginkan. Untuk itu, Muda meminta kejelasan terlebih dahulu kepada BPS dan BMP2K terkait data tersebut, sebelum  bantuan itu dibagikan. "Dalam penyaluran bantuan ini tentu kita juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, jika datanya saja kita tidak tahu, bagaimana bisa kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat," keluhnya. (Rino Kartono Mawardi)