Tim Wapres Lakukan Monitoring Ke BPMPT Kabupaten Kubu Raya

     Tim Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Tata Kelola Pemerintahan melakukan monitoring terhadap pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya. "Tujuan kami ke Kubu Raya ini dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Tata Kelola Pemerintahan untuk memberikan masukan kepada Wakil Presiden RI terkait proses pelayanan perizinan kepada masyarakat," kata Kepala Bidang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, Ratno Oedianto di Sungai Raya, Kamis (30/5).
   
      Dirinya mengatakan, monitoring tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses pelayanan proses perizinan yang telah dilakukan oleh BPMPT Kubu Raya yang diharapkan tidak menyimpang dari Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
     
       "Dalam Standar Oprasional Prosedur (SOP) tersebut telah ditetapkan berbagai kriteria tentang pengurusan perizinan. Kita berharap di Kubu Raya tidak ada masyarakat yang merasa terbebani dari proses perizinan yang telah diberikan oleh BPMPT," tuturnya.
   
       Namun, kata Ratno, setelah melihat langsung proses perizinan dan pelayanan yang diberikan oleh petugas BPMPT Kubu Raya, dia melihat ada niatan baik dari pemerintah setempat untuk memberikan kemudahan-kemudahan yang tidak keluar dari koridornya bagi masyarakat.
   
      Meski dia mengakui masih ada beberapa kekurangan-kekurangan seperti kurangnya SDM yang benar-benar berkompeten di bidangnya. Namun, dia merasa itu adalah hal yang lumrah, mengingat Kubu Raya yang masih baru dan memerlukan banyak pembenahan. "Saya melihat proses pelayanan yang telah diberikan sudah sangat baik. Kalaupun ada kekurangan, itu juga namanya dinamika pelayanan dan setiap daerah pasti ada kekurangannya," kata Ratno.
   
      Untuk itu dia menyarankan kepada BPMPT Kubu Raya untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat, baik terhadap SDM maupun fasilitas pendukung lainnya, untuk memaksimalkan proses pelayanan perizinan di Kubu Raya.

       Ditempat yang sama, Plt Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya Maria Agustina menyatakan dari sisi perangkat baik Hardware maupun Sofware, BPMPT telah cukup maksimal, hanya kendala pada SDM yang rata-rata masih belum pernah mengikuti pelatihan PTSP atau SPIPISE. Hal itu disebabkan rata-rata pegawai (staf) yang ada di BPMPT berasal dari CPNS 2010. Akan tetapi hal itu tidak mengurangi semangat BPMPT dalam memaksimalkan pelayanan perizinan secara elektronik sebagai program terpadu dari BKPM-RI Pusat.
   
      "Kita telah melakukan langkah langkah untuk mengantisipasinya dan kita juga mencoba berkoordinasi lagi dengan BKPM berkenaan dengan hak akses. Selain itu, BPMPT juga telah menyiapkan pegawai-pegawainya untuk mengikuti pelatihan PTSP," kata Maria. (Rino Kartono Mawardi)

Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Kubu Raya Harus Berperan Dalam Pembangunan

        Perjuangan kaum perempuan turut mengambil peran dalam mengatasi persoalan bangsa makin signifikan. Melalui organisasi Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), kaum perempuan berjuang secara mandiri mengatasi persoalan pendidikan, kemiskinan dan diskriminasi yang selama ini dialami. Hal tersebut menjadi latar belakang dari munculnya Serikat Pekka di Kubu Raya, sebagai anggota terbanyak di Kalimantan Barat, dimana 85 % anggota Pekka di Kalimantan Barat berada di Kabupaten Kubu Raya.

        Selain menggelar forum wilayah, Serikat Pekka Kalimantan Barat, juga menampilkan malam pentas seni dan budaya oleh ibu-ibu anggota Pekka dan anak-anak asuhan Pekka, yang bernaung dalam PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Pekka. Dan acara lomba-lomba yang lainnya seperti lomba pantun dan lain-lain yang dmaksudkan untuk meningkatkan kreatifitas dan menggali potensi yang mereka miliki.

       Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kubu Raya Rosalina Muda Mahendrawan mengungkapkan, forum wilayah yang di laksanakan di Sungai Kakap tersebut mengangkat tema "Perlindungan Sosial dan Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan adalah hak kami".
Menurut Rosalina, Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Perjuangkan Kemandirian dalam Forwil tersebut serikat Pekka juga melibatkan lembaga pemerintah dan pihak legislatif untuk memberikan dukungan pada kaum perempuan. Melalui program-program yang digagas Pekka dalam bentuk pemberdayaan baik dari segi ekonomi, pendidikan, politik, hukum dan sosial budaya.

      "Kami berupaya menghadirkan pihak eksekutif, legislatif, yudikatif maupun dari partai politik juga tokoh-tokoh masyarakat, pemuka adat dan tokoh agama untuk mendukung eksistensi serta kemandirian kaum perempuan melalui wadah Pekka," ungkap Rosalina di Sungai Raya, Kamis (30/5).

     Dalam Forwil tersebut serikat Pekka juga melibatkan lembaga pemerintah dan pihak legislatif untuk memberikan dukungan pada kaum perempuan. Melalui program-program yang digagas Pekka dalam bentuk pemberdayaan baik dari segi ekonomi, pendidikan, politik, hukum dan sosial budaya.

       Sementara itu Bupati Kubu Raya, Muda Mahendraean yang hadir sebagai pembicara mengajak semu serikat pekka di Kubu Raya untuk ikut berperan aktif dalam mempercepat pembangunan di Kubu Raya, dengan menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, dan membangun optimisme serta inisiasi untuk menciptakan inovasi dan inisiatif2 baru membangun ekonomi kekuarga. (Rino Kartono Mawardi)

Warga Kubu Raya dan Kota Pontianak Waspadai Angin Kencang yang Disertai Petir

      Perubahan cuaca ekstrem yang lumayan drastis sepekan ini menimbulkan mendung disertai angin dan petir. Kondisi itu diprediksi masih akan berlangsung hingga akhir bulan Mei 2013.

     Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini, khususnya di wilayah Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak menimbulkan angin kencang dan petir. “Kecepatan angin mencapai 20 knot meliputi seluruh wilayah Kota Pontianak, Kubu Raya dan sekitarnya. Sedangkan cuaca beberapa hari ke depan berawan tebal dan berpotensi terjadi Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Perjuangkan Kemandirian hujan ringan dan sedang,” kata Prakirawan Cuaca Badan Metreologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Supadio Pontianak, Dina Ika, di Sungai Raya, Kamis (30/5).

     Dina menuturkan, Kondisi ini dikarenakan adanya angin yang datang dari arah barat hingga timur laut. Dengan kecepatan 20 knot (20-40km/jam), angin masih belum masuk dalam kategori ekstrem, melainkan baru angin kuat saja. Dan masyarakat pada umumnya bisa mengamati ketika cuaca akan terjadi perubahan secara drastis. Pada waktu siang cuaca sangat terik dan matahari bersinar penuh. Namun keadaan itu tiba-tiba berubah menjadi pekat. Keadaan semacam itu biasanya terjadi pada sore hari.

       “Masyarakat harus waspada ketika setelah panas terik, tiba-tiba awan menjadi hitam. Kalau keadaan sudah seperti itu, biasanya akan hujan disertai dengan angin kencang. Kalaupun angin tidak kencang, pasti akan disertai petir,” paparnya. Apabila keadaan sudah seperti itu, ia pun mengimbau agar masyarakat tidak berada di luar rumah. Khusus terhadap pengendara yang sedang berada di jalan raya, disarankannya segera berhenti dan mencari tempat perlindungan.

       Diakuinya, yang paling rentan terkena imbas angin kencang adalah pengendara saat berada di jalan raya. Pasalnya, cenderung tidak memerhatikan keadaan sekeliling dengan fokus. “Oleh karenanya lebih baik saat terjadi perubahan cuaca secara drastis, pengendara tidak berada di jalan raya,” pungkasnya. Ia menambahkan, untuk suhu permukaan air laut di perairan wilayah Kalimantan Barat pada umumnya hangat dengan kisaran 30°C hingga 31°C. (Rino Kartono Mawardi)

Disdik Kubu Raya Segera Mengakomodir SDN 38 Karang Anyar

      Terkait kunjungan Komisi D DPRD Kabupaten Kubu Raya di SDN 38, Desa Karang Anyer, dimana kondisi sekolah tersebut hanya menggunakan fasilitas pendidikan seadanya, sementara bangunan sekolah yang sudah seharusnya layak mendapatkan perhatian dari Pemkab Kubu Raya.

      Menyikapi masalah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, Frans Randus mengatakan, bahwa pihaknya akan mengakomodir sekolah tersebut. Dan akan kita anggarkan pembangunan sekolah tersebut guna kepentingan dunia Pendidikan bagi anak-anak kita.

      "Kita juga berterimakasih kepada Komisi D DPRD Kabupaten Kubu Raya sudah mau menyorot kinerja kita. Dan insya allah sekolah yang menjadi temuan Komisi D itu akan kita akomodir dan kita anggarkan dalam tahun ini atau pada anggaran tahun 2014,"kata Frans Rondus di Sungai Raya, Rabu (29/5).

      Tidak hanya itu saja, dia pun menbahkan, bahwa  sekolah-sekolah yang kondisinya memprihatinkan juga akan mendapat prioritas utama dalam pembangunan hal itu guna siswa-siswi kita mendapatkan kenyaman dalam mengenyam dunia pendidikan.

       Saat disinggung mengenai data sekolah yang mengalami rusak berat hingga rusak ringan, Frans Randus mengatakan, berdasarkan data DAK tahun lalu sudah tidak terlalu banyak lagi. Dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. "Tidak terlalu singnifikan yang mengalami kerusakan berat maupun ringan, hanya saja ada beberpa sekolah yang memang akan menjadi prioritas kita dalam pembangunan dan perbaikan. Sementara fasilitas sekolah juga akan kita tambah,"terangnya.

     Menurutnya, pada tahun 2013 ini juga pihaknya ada rencana untuk memanggil konsultan dalam membentuk perancangan pembangunan sekolah di Kabupaten Kubu Raya. Sehingga nantinya sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kubu Raya itu akan mengalami bentuk bangunan yang sama. "Jadi tidak ada bangunan yang berbeda. Semua sekolah kedepan akan kita samakan bentik bangunannya,"terang Frans.

     Namun untuk merasakan itu semua, lanjut Frans mengatakan, masyarakat harus bersabar, karena anggaran pembangunan dan perbaikan sekolah -sekolah sangat terbatas. Selain itu juga anggaran dunia pendidikan memiliki prosedur dalam merealisasikannya.

     Ia juga tidak menampik bahwa untuk Kabupaten Kubu Raya ini masih mengalami kekurangan tenaga kerja guru. Bahkan ironisnya kita masih ada sekolah yang hanya ada satu tenaga gurunya. "Jadi dia juga kepala sekolah dan dia juga guru mengajar siswa-siswi kita. Jadi untuk tenaga guru kita masih sangat banyak kurang,"katanya. (Rino Kartono Mawardi)

Tujuh Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Ajukan Pengunduran Diri

      Tujuh anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya, yakni Ali Amin, Jupri dan Zulkarnain dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Zulkarnain (PDK), M Tohir dari PKNU, Irsan, Ujang Iskandar dan Syahdan dari PBR, telah resmi mengajukan permohonan pengunduran dari sebagai anggota dewan.

    Yang mana Ketujuh anggota dewan tersebut, mau tidak mau harus mengundurkan diri lantaran sebagai pemenuhan syarat sebagai calon legislatif (Caleg) 2014 mendatang dengan menggunakan partai lain. Yakni, Ali Amin, Jupri dan M. tohir yang kembali maju menggunakan perahu Gerindra, Irsan menggunakan PSK, Zulkarnain menggunakan perahu PDI-P, Ujang Iskandar PAN, dan Syahdan menggunakan perahu PPP.

     Dengan kondisi ini, Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Sujiwo membenarkan bahwa sudah ada tujuh anggotanya yang telah mengajukan permohonan pengunduran dari. Hal itu dilakukan, untuk memenuhi persyaratan sebagai caleg 2014 mendatang. “Memang aturannya harus mengundurkan diri, dan Selasa kemarin sudah saya keluarkan suratnya. Memang surat keterangan dari ketua DPRD bahwa surat pengunduran diri itu sedang dalam proses sebagai lampiran berkas yang akan diserahkan ke KPU Kabupaten Kubu Raya,” katanya, Rabu (29/5).

    Nantinya, lanjut dia setelah daftar calon legislatif sementera (DCS) tersebut ditetapkan KPU Kabupaten Kubu Raya menjadi daftar calon legislatif tetap (DCT), maka hak dan kewajiban ketujuh anggota dewan tersebut, diantaranya gaji, tunjangan, hak protokoler, hak pakain dan kewajibannya sebagai anggota dewan akan dicabut. “Ini peraturannya, jadi tidak ada pilihan bagi anggota dewan yang telah mengajukan pengunduran diri tidak mentaati aturan ini,” ucapnya.

    Dia menuturkan, menurut Undang-undang yang menggugurkan hak dan kewajiban anggota dewan itu ada tiga, yakni mengundurkan diri, berhalangan tetap, meninnggal dunia. “Untuk ketujuh anggota dewan ini, termasuk pada poin yang mengundurkan diri melalui partainya dan jelas bahwa tidak bisa mereka duduk dalam keanggotaan dengan dua partai yang    berbeda,” tuturnya.

      Berdasarkan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait peraturan KPU yang mengaharuskan setiap dewan mengundurkan diri jika kembali mencalonkan diri sebagai caleg tapi menggunakan partai lain bukan partai pengusung pertama, Dia menjelaskan bahwa aturan tersebut sudah mutlak. “Sambil menunggu DCT, mereka masih berstatus anggota dewan,” terangnya.

      Dia meminta, kepada partai politik yang anggotanya akan di Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk secepatnya menyerahkan nama-nama penggantinya. Karena, dikhawatirkan, apabila penyerahan nama anggota mendekati penepatan DCT akan mengganggu kinerja DPRD. “Kita berharap jangansampai ada kekosongan anggota dewan, karena akan akan berdampak pada kerja-kerja yang akan dilaksanakan,” imbaunya. (Rino Kartono Mawardi)

Masyarakat Kubu Raya Jangan Sensitif Terhadap Kebijakan Sekolah

       Program pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah untuk sekolah negeri belum sepenuhnya berhasil. Buktinya masih ada  terjadi pungutan-pungutan dengan dalih iuran atau sumbangan, untuk menunjang proses belajar mengajar. Dimana untuk Kabupaten Kubu Raya sendiri, masih ada  ditemukan pungutan-pungutan yang mengatasnamakan untuk kepentingan siswa itu sendiri. Contoh yang terjadi di sekolah Menengah Atas Negeri (SMPN) 01 Sungai Raya. Yang mana sekolah yang terletak di Jalan Adisucipto  ini, memungut sumbangan dari para muridnya sebesar Rp 100  ribu kepada muridnya. pungutan yang berdalih iuran bersama itu untuk siswa kelas IX dalam mengambil kelulusan.

      Menanggapi masalah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Frans Randus mengatakan apa yang dilakukan oleh sekolah tersebut menurutnya biasa saja, karena hal itu dilakukan untuk membantu siswa dan sekolah tersebut dalam peningkatan mutu pendidikan.

       Dirinya pun menegaskan bahwa jangan mentang-mentang ada dana BOS dari pemerintah, bukan berarti sekolah tidak boleh melakukan pungutan kepada siswa. "Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh sekolah, namun kita harus bijaklah berpikir dan pastilah apa yang dilakukan oleh sekolah tersebut sudah melalui prosedur komite sekolah," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Frans Rondus kepada sejumlah wartawan di Sungai Raya, Rabu (29\5).

       Lanjutnya, dirinya pun tak mempersoalkan apa yang dilakukan oleh sekolah SMAN 01 Sungai Raya kemarin, menurutnya dia yakin apa yang dilakukan oleh sekolah tersebut melalui prosedur yang benar yakni melalui komite sekolah. "Jadi kita jangan terlalu sensitiflah, jika itu kebijakkan sekolah," paparnya.

       Frans Rondus pun mencontohkan ada beberapa sekolah di Kubu Raya yang maju berkat adanya kerjasama dari orang tua murid kepada sekolah, seperti sekolah Tunas Bangsa mapun Taruna. Tentulah kerjasama tersebut dari sekolah tidak pernah memaksakan orang tua murid harus membayar dana sekian besar kepada sekolah. "Justru itu menunjukkan kesadaran wali murid bahwa dana yang dibantunya untuk sekolah tersebut untuk meningkatkan prestasi anak dan kualitas sekolah," ujarnya. (Rino Kartono Mawardi)

KPU Kabupaten Kubu Raya Lakukan Verifikasi Faktual Dukungan DPD

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya telah menerima sampling berkas dukungan untuk 35 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah  Republik Indonesia (DPD RI) dari KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk Pemilihan umum legislatif (Pileg) 2014 mendatang.

     Divisi Teknis Pemilu KPU Kabupaten Kubu Raya, Encep Endan mengatakan pada 24 Mei lalu pihaknya telah menerima daftar sampling dukungan untuk bakal calon anggota DPD RI untuk jalur perseorangan. “Sebagaimana yang telah ditetapkan KPU Provinsi, bahwa jumlah bakal calon yang mendaftar sebanyak 35 orang . dukungan untuk jalur perseorangan ini selanjutnya akan diverifikasi faktual,” katanya di Sungai Raya, Selasa (28/5).

    Di mana dari 1.356 sampling dukungan yang diserahkan KPU Provinsi, Encep menjelaskan ditemukan ada enam calon yang tidak memiliki sampling dukungan di Kabupaten Kubu Raya. “Enam bakal calon DPD RI ini di Kubu Raya tidak ada sampling dukungannya, apakah memang tidak ada dukungan atau memang hasil acaknya tidak terkena. Sehingga sampling dukungan yang akan kami  Verifikasi hanya 29 calon anggota DPD,” ucapnya.

    Selanjutnya, dia menambahkan sampling dukungan tersebut akan dilakukan verfikasi faktual, dan akan dilakukan sejak 24 Mei kemarin setelah sampling dukungan dipetakan, yang tersebar di sembilan kecamatan dan di 70 desa. “Verifikasi dilakukan selama dua minggu sejak diterimanya sampling dukungan sampai dengan 6 Juni mendatang,” ungkapnya.

     Petugas yang nantinya akan melakukan verifikasi faktual, lanjut dia adalah petugas yang ada di KPU Kabupaten Kubu Raya yang akan dibantu oleh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). apakah nantinya, dalam dukungan tersebut memenuhi persyaratan atau tidak ataukah menyatakan dukungan atau tidak terhadap bakal anggota DPD RI tersebut.

     Dia menjelaskan, kalaupun dari hasil verifikasi ada yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon, sesuai dengan standar operating prosedur (SOP) yang telah ditentukan, maka pihaknya akan memberikan surat pernyataan tidak mendukung kepada warga. “7 sampai dengan 8 Juni mendatang setelah verifikasi faktual selesai, kami selanjutnya akan melakukan, perhitungan, merekap dan penyusunan berita acara, untuk dilaporkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat,” terangnya. (Rino Kartono Mawardi)

Guru TK Di Kubu Raya Masih Banyak Yang Honor

      Dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kubu Raya ke 63 yang berlangsung di Aula Bupati Selasa (28/5), sebanyak 250 anggota IGTKI bahagia merayakan hari jadinya tersebut. Namun dari kebahagiaan tersebut terselip harapan mereka agar nasib mereka lebih diperhatikan oleh pemerintah.

     Menyikapi masalah ini, Ketua IGTKI Kubu Raya Suningsih mengatakan, selama ini dari 250 anggota tersebut, 70 persen diantaranya masih berstatus tenaga honorer di yayasan mereka masing-masing. "Kendala kita saat ini 70 persen anggota kita masih  tenaga honorer yayasan. Kita berharap Kedepan Pemda bisa memberikan peluang bagi guru TK  untuk cpns," katanya kepada Kalbar Times Selasa (28\5).

     Suningsih menambahkan, meskipun anggotanya masih berstatus tenaga honorer, tetapi semangat juang mereka dalam mendidik anak PAUD di Kubu Raya sungguh luar biasa, hal ini memang dikarenakan mereka mengajar penuh kekeluargaan, mereka menganggap anak PAUD yang diajar tersebut seperti anaknya sendiri. "Alhamdullh juga untuk perkembangan guru-guru TK kita ini sudah menyebar ke seluruh pelosok desa," ungkapnya.

     Sementara itu , Istri Bupati Kubu Raya Rosalina Muda Mahendrawan yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, bahwa tantangan yang dihadapi oleh para guru TK di Kubu Rayaa sungguh besar tantangannya, mengingat wilayah Kubu Raya. Namun Rosalina tetap bangga terhadap guru TK ini, karena semangat juang dalam mendidik anak tersebut ditunjukkan mereka secara ikhlas. "Inilah yang kita inginkan, semangat mereka dalam mendidik ini yang patut kita contoh meskipun mereka tahu tantangan yang dihadapi begitu besar," paparnya.

      Selain itu dirinya juga menyinggung nasib para guru TK Kubu Raya yang masih banyak berstatus tenaga honor. Sudah seharus dinas terkait memperhatikan nasib mereka. "Mereka bersabar dululah, sambil menunggu peluang yang ada kedepannya," ucapnya. (Rino Kartono Mawardi)

Puluhan Tahun Jalan Di Desa Dabong Hanya Menggunakan Gertak

     Masyarakat Dusun Muara Kubu Desa Dabong Kecamatan Kubu mendambakan infrastruktur yang memadai mengingat selama puluhan tahun masih kondisi gertak (jalan yang terbuat dari kayu). Anggota DPRD Kubu Raya, Mustafa MS mengaku prihatin dengan kondisi jalan tersebut. Apalagi, di dusun ini dihuni oleh sekitar 150 KK yang mayoritas penduduknya nelayan dan petani. "Melalui APBD tahun 2013 saya melalui aspirasi masyarakat setempat memperjuangkan jalan gertak belian tersebut, dan dapat terakomodir hanya 50 juta rupiah. Masyarakat berharap di APBD 2014 dapat dilanjutkan kembali," ungkap Mustafa di Sungai Raya, Selasa (28/5).

      Jalan gertak yang terbuat dari kayu belian tersebut diakui Mustafa telah diukur oleh konsultan dengan panjang 420 meter. Karena itu dengan alokasi anggaran yang telah ada untuk tahun 2013 ini sudah dipastikan tidak akan mencukupi.

       Disebutkannya, masyarakat setempat yang dominan bermata pencaharian nelayan membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai sebagai akses utama mencari nafkah. Mereka akan melaut jika cuaca bersahabat, namun jika tidak bersahabat mereka menghabiskan waktu dengan berladang dan memperbaiki jala atau pukat yang mereka miliki. Apalagi muara Kubu merupakan gerbang pintu masuk Kabupaten Kubu Raya jika dari Kabupaten Kayong utara dan Ketapang melalui jalur laut dan sungai, masyarakat nelayannya terkesan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, jalan gertak  mereka buat dengan bergotong royong membangun seadanya untuk dapat dilewati anak-anak, menuju ke sekolah yang ada di belakang Dusun Muara Kubu. Juga untuk menghubungkan masjid Al-ihklas yang berada di ujung jalan. (Rino Kartono Mawardi)

Pemkab Kubu Raya Akan Gandeng BUMN dan Perbankan Guna Berikan bantuan Kepada UMKM

         Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kubu Raya terus memberikan pelatihan penulisan proposal pinjaman modal usaha kepada para UMKM untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan pinjaman modal kepada perbankan dalam mengembangkan usaha mereka.
   
        "Hal ini kita lakukan sebagai upaya membantu para pelaku usaha dalam mendapatkan bantuan pinjaman modal pengembangan usaha kepada perbankan. Kita akui sampai saat ini APBD Kubu Raya masih sangat kecil, sehingga masih belum bisa memberikan bantuan modal usaha maupun pengembangan usaha kepada masyarakat," kata kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kubu Raya, Sutoyo di Sungai Raya, Senin, (27/5).
   
      Salah satu usaha yang dapat dilakukan, lanjut Sutoyo, adalah dengan mencarikan bantuan modal dari pihak ketiga, baik melalui BUMN dan perbankan. Dia menyatakan, sampai saat ini Dinas Koperasi dan UMKM Kubu Raya juga sudah menggandeng beberapa BUMN dan Perbankan dalam memberikan bantuan modal dan pengembangan usaha kepada masyarakat.
   
     "Langkah ini juga sudah dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha, khususnya UMKM, dimana mereka bisa lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari pihak ketiga tersebut. Namun, kita berharap, setiap perusahaan yang ada di Kubu Raya juga bisa membantu permodalan UMKM dengan memanfaatkan dana CSR mereka agar UMKM di Kubu Raya bisa terus tumbuh dan berkembang," kata Sutoyo.
   
      Sementara itu, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, untuk membantu peningkatan usaha UMKM di kabupaten itu, melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pihaknya terus mempermudah masyarakat untuk mendapatkan izin usaha agar tercipta wirausaha baru.
   
      Dikatakan, jika banyak wirausaha baru, tentu akan berdampak pada menurunnya angka pengangguran. Untuk mempercepat tumbuhnya wirausaha baru, pihaknya juga membantu masyarakat yang akan berusaha untuk mendapatkan modal awal maupun tambahan modal.
  
     Dalam membantu permodalan tersebut, Pemkab Kubu Raya bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara maupun perbankan yang memiliki program yang sama dengan pemkab Kubu Raya dalam membantu usaha mikro dan menengah mengembangkan usaha mereka. "Kita menjamin masyarakat agar mudah mendapatkan pinjaman dari bank dan BUMN yang sudah bekerjasama dengan kita. Jadi jika ada masyarakat yang membutuhkan modal, bisa langsung mendatangi dinas Koperasi dan UMKM Kubu Raya dan mengurus perizinan usaha mereka di BPMPT," katanya.
   
      Muda juga menjamin, dari proses pengurusan izin usaha, masyarakat dipastikan tidak akan direpotkan, karena BPMPT Kubu Raya sudah menetapkan pola pelayanan yang benar-benar terpadu, transparansi, akuntabel dan cepat. Dia yakin, jika masyarakat banyak yang menjadi wirausaha, maka proses perputaran ekonomi di Kubu Raya juga akan cepat. Selain berpengaruh besar pada peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat, hal itu jelas akan sangat berpengaruh pada percepatan pembangunan di Kabupaten termuda di Kalimantan Barat ini. (Rino Kartono Mawardi)

Bupati Akan Tinjau Jembatan Punggur Kapuas

         Polemik Jembatan Punggur Kapuas yang dikerjakan pada tahun 2010 lalu hingga saat ini hanya berdiri tiang pancang saja. Menuai sebuah pertanyaan dari berbagai pihak.

       Menanggapi hal itu, Bupati Kabupaten Kubu Raya Muda Mahendrawan menyatakan, bahwa ia akan melakukan peninjauan lokasi jembatan Desa Punggur Kapuas yang diduga adanya penyelewengan anggaran dalam pembangunan tersebut. "Ya kita akan meninjau langsung lokasi jembatan yang menjadi sejumlah pertanyaan masyarakat punggur kapuas itu," ungkap Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan kepada sejumlah wartawan di Sungai Raya, Senin (27/5).

       Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut melalui prses bertahap. Dimana anggaran untuk pembangunana jembatan tersebut bertahap. "Tidak mungkin kita bangun jembatan tersebut dengan sekali anggaran. Sementara pembangunan jembatan itu memerlukan anggaran sebanyak 7 miliar. Maknya kita lakukan dengan secara bertahap pembangunan itu,"jelas Muda.

      Muda meminta kepada seluruh masyarakat desa punggur kapuas untuk bersabar. Karena dalam pembangunan jembatan itu tidak semudah mengembalikan telapak tangan. "Jadi masyarakat diminta untuk bersabar. Pemkab Kubu Raya akan tetap mengawal pembangunan jembatan itu sesuai dengan anggaran yang di sediakan,"tuturnya.

      Sementara itu, Tokoh Masyarakat Punggur Kapuas Rahmad, memberikan apresiasi kepada Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, jika memang pada saat nanti akan meninjau langsung lokasi jembatan yang selama ini kami nilai telah terjadinya penyelewengan anggaran pada proses pembangunannya.

     "Kita Apresiasi Bupati yang sudah mau merespon kegelisahan masyarakat di sini. Dan kita harapakn juga bupati dapat secepatnya meninjau lokasi jembatan ini,"ujarnya.

      Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa warga Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap kecewa dengan pembangunan jembatan semi tol penghubung antara desa yang sejak dikerjakan pada 2011 sampai saat ini tidak kunjung selesai.

      Sementara, pembangunan jembatan yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011 sebesar Rp1,5 miliyar dan ditambah lagi pada APBD 2012 Rp.1,3 miliyar sama sekali belum menampakan akan selesai. Bahkan pengerjaannya terbilang tidak jelas, dimana dibibir sungai baru terpasang beberapa tiang jembatan, sementara puluhan tiang jembatan lainnya dibiarkan begitu saja di daratan.

      Bahkan tiang yang telah ditancapkan, tampak telah miring dan beberapa ada yang telah tumbang. Bukan hanya itu, tiang-tiang jembatan yang dibiarkan begitu saja di daratan kini telah ada yang rusak, seperti retak dan patah. “Jembatan lama dulunya menggunakan kayu, rusak akibat banjir besar pada 2010 lalu. Kami mengusulkan perbaikan dan alhamdulillah diterima akan tetapi sejak dimulai pekerjaan hingga saat ini jembatan yang didamba-dambakan masyarakat di sini tidak kunjung selesai,” kata Kepala Desa Punggur Kapuas, E.Efendi. (Rino Kartono Mawardi)

Polda Kalbar Wajib Berikan SP2HP Mengenai Kasus KPRI Jaya Bersama Kabupaten Kubu Raya

       Kasus KPRI Jaya Bersama  telah dilaporkan oleh Agustina Sisilia dan di dampingi oleh Kuasa Hukumnya, yakni, Asmaniar pada tahun 2012 lalu. Namun hingga saat ini pihak Kepolisian Kalimantan Barat belum memperjelas arah penyidikan terhadap kasus itu. "Sejak 2012 kasus ini dilaporkan oleh klien saya. Saya tidak tahu sudah ada beberapa saksi maupun dari pihak KPRI ada berapa orang yang telah diperiksa oleh Polda Kalbar. Sejak tahun 2012 hingga 2013 ini kasus ini pun ibaratkan genangan air laut yang begitu tenang hingga tak di ketahui siapa, mengapa dan bagaimana bisa,"terang Asmaniar, Senin (27/5).

      Menurutnya, dalam proses hukum, pihak Kepolisian Kalimantan Barat wajib mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). "Jangan SP2HP yang didapat pelapor, perkembangan hasil penyidikan secara lisan terhadap kasus yang dilaporkan oleh klien saya saja tidak ada,"cetusnya.

      Ia pun menjelaskan, SP2HP merupakan hak bagi pelapor untuk mendapatkanya. Berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negera Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap satu bulan.

       "Jadi sudah jelas klien saya dalam kasus ini memilik hak untuk mendapatkan hasil perkembangan penyidikan. Namun sejak 2012 hingga 2013 ini tidak ada inisiatif dari pihak Kepolisian Kalimantan Barat (Polda Kalbar), untuk mengkomunikasikan tentang SP2HP tentang kasus KPRI Jaya Bersama Kabupaten Kubu Raya, yang telah melakukan memanipulasi data,"kata Asmaniar.

Ia pun menegaskan, bahwa pihaknya telah melaporkan kasus KPRI Jaya Bersama ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sudah dilaporkan ke KPK. Namun laporan kita baru sampai tataran berkas,"katanya.

        Ia pun menyatakan, pihaknya akan melaporkan kasus tersebut ke, OMBUSDMAN. Karena ia menilai Polda Kalbar hingga saat ini belum serius untuk menangani kasus yang dilaporkan oleh kliennya. (Rino Kartono Mawardi)

Dekranasda Kubu Raya Gandeng Puteri Wisata Kembangkan Kerajinan Tangan

       Ketua Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kubu Raya Rosalina Muda Mahendrawan mengatakan akan menggandeng para puteri pariwisata untuk bisa membantu pihaknya dalam mengembangkan kerajinan tangan dan kesenian daerah di kabupaten tersebut. “Kita akan menjadikan putri pariwisata yang nantinya terpilih agar bisa menjadi mitra bagi Dekranasda Kubu Raya di dalam mempromosikan kerajinan tangan dan kesenian daerah”, ungkap Rosalina di Sungai Raya, Jum’at (24/5).

      Menurut Rosalina, antara pariwisata dan kerajinan tangan atau yang lebih di kenal dengan handycraf merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena jika ada wisatawan berkunjung ke suatu daerah, tentu ada oleh-oleh khas daerah yang akan mereka cari. “Kita semua tau, kalau setiap kita berpergian ke suatu daerah, tentunya kita tidak melupakan untuk membawa oleh-oleh dari daerah tersebut. Dengan adanya kerajinan tangan di Kabupaten Kubu Raya ini, tentunya putri pariwisata di Kubu Raya ini bisa mempromosikan kepada para wisatawan”, paparnya.

       Rosalina mengatakan, putri pariwisata memiliki peranan penting dalam memprovokasi masyarakat untuk bisa mengembangkan suatu potensi wisata di daerah mereka masing-masing. Dia berharap puteri pariwisata Kubu Raya bisa mengajak masyarakat untuk memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dan Manusia daerahnya menjadi suatu kerajinan yang memiliki nilai jual. Mengingat putri pariwisata merupakan ikon wisata, tentu hal itu harus dilakukan oleh puteri pariwisata. Tentu banyak kerajinan tangan yang dihasilkan masyarakat yang bisa di angkat oleh peteri wisata untuk menunjang wisata di daerahnya masing-masing.

      “Setiap putri pariwisata, merupakan salah satu ikon bagi daerahnya, tentunya disinilah peran bagi putri pariwisata di dalam memberikan pemahaman bagi wisatawan, tentang apa saja yang menjadi keunggulan di Kabupaten Kubu Raya ini. Sehingga wisatawan yang datang akan mengetahui dan mengenal lebih dalam lagi tentang daerah Kubu Raya”, bebernya. 

         Dia menconohkan, di kecamatan Batu Ampar, Sungai Kakap, Sungai Ambawang dan beberapa kecamatan lainnya memiliki kerajinan tangan dan penganan khas yang bisa dijual kepada para wisatawan. “Setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Kubu Raya ini pasti memiliki keunggulan yang dapat dijadikan nilai tambah bagi wisatawan”, jelasnya.

         Istri Bupati Kubu Raya ini menjelaskan, apabila hal tersebut bisa di manfaatkan dengan baik, tentu akan menjadi sovenir khas bagi Kubu Raya, sehingga jika ada wisatawan yang datang berkunjung ke Kubu Raya, mereka sudah bisa mendapatkan barang-barang khas dari kabupaten itu. “Saat ini Kubu Raya telah memiliki gria Dekranasda yang menampung kerajinan tangan dan penganan khas masyarakat di setiap kecamatan. Sehingga melalui gria tersebut tentu potensi-potensi kerajinan tangan dan penganan tersebut bisa di pasarkan”, tuturnya.
  
          Ketua Tim Penggerak PKK Kubu Raya itu juga menambahkan, jika hasil kerajinan tangan dan penganan khas masyarakat tersebut bisa dijual tentu memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat. Langkah ini sejalan dengan program pemerintah Kubu Raya yang mengedepankan pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat sebagai upaya pengurangan angka pengangguran dan peningkatan ekonomi masyarakat. “Untuk itulah kita sangat mengharapkan bantuan dari puteri pariwisata itu agar bisa menjadi mitra bagi Dekranasda”, harapnya. (Rino Kartono Mawardi)

Warga Minta Pasir Jalanan Di Sungai Ambawang dibersihkan

      Banyaknya pasir yang berserakan di badan Jalan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya membuat warga dan pengendara yang berlalu lintas di jalan tersebut menjadi was-was. "Pasir-pasir yang berserakan di jalan ini tak hilang-hilang bahkan sudah ada selama satu bulan terkhir ini. Yang mencemaskan kondisi ini mungkin bukan hanya saya saja bahkan pengendara lain juga, karena kita ketahui secara umu bahwa pasir ini sangat berbahay bagi pengendara khususnya yang menggunakan kendaraan roda dua,"kata Imam salah satu pengendara yang melintas di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Jumat (24/5).

       Bukan hanya itu, pasir yang berserakan di Badan jalan ini sudah banyak memakan korban. "Ya sudah ada korban dijalan ini akibat pasir yang hampir memenuhi badan jalan. Bahkan baru-baru ini saja ada teman saya yang jatuh dijalan ini, untungnya tidak mengalami luka berat hanya luka ringan saja,"katanya.

       Ia pun berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui intansi terkait untuk ambil peduli dengan kondisi jalan ini. Dimana secara umum kita ketahui bahwa Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambwang ini merupakan wiayah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. "Ya yang kami harapkan hanya pasir-pasir ini tidak berserakan dijalanan. Dan kalau bisa pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan peringatan kepada perusahaan bangunan maupun perusahaan pengangkut pasir agar dalam proses pengangkutan pasir-pasirnya tidak jatuh kejalanan ini yang dapat membuat pengendaraan lain menjadi was-was,"harapnya.

      Sementara itu, Bupati Kabupaten Kubu Raya, Muda Mahendrawan menyatakan dengan tegas bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah menerapkan peraturan untuk peerusahaan yang bergerak dibidang pasir. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa pihak perusahaan wajib menutup kendaraannya dengan terpal dalam proses pengakutan pasir ketempat tujuanya. " Peraturan sudah kita buat. Dan pihak perusahaan maupun toko-toko bangunan yang ada di jalan itu sudah diimbau untuk menutup kendaraan yang mengakut pasir. Hal itu dilakukan guna tidak mengangganggu kelancaran dan kenyamanan dalam berlalu lintas,"kata Muda.

      Muda pun mengatakan, bahwa ia sudah meminta kepada intasi terkait untuk membersihkan pasir - pasir yang berserakan di jalan itu. Karena hal itu sudah dapat menganggu kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas. "Sudah saya perintahkan kepada pihak intansi terkait untuk membersihkan. Bahkan memberikan imbauan kepada pihak perusahaan pasir maupun pemilik toko bangunan,"tuturnya. (Rino Kartono Mawardi)

Sejumlah Hiburan Warnai Acara Pelepasan SMK Sungai Raya

      Acara pelepasan dan perpisahan siswa-siswi kelas XII SMK Panca Bhakti Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Tahun Ajaran 2012/ 2013 yang  dilaksanakan pada Jumat (24/5) ini dimulai pukul 08.00 WIB di aula Kantor Bupati Kubu Raya. Selain rasa gembira, rasa haru pun terlihat dari wajah para siswa, karena setelah ini mereka akan melanjutkan tujuan dan cita-citanya. Kepala Sekolah SMK Panca Bhakti Sungai Raya Syahwani Umar mengungkapkan, bahwa acara ini merupakan acara rutin tahunan SMK Panca Bhakti Sungai Raya sebagai acara perpisahan bagi siswa yang telah mengikuti Ujian Nasional (UN).

      Dalam acara hiburan dimeriahkan oleh spontanitas masing-masing kelas yang memberikan hiburan bagi semua siswa dan tamu undangan yang menghadiri acara pelepasan ini. "Banyak sekali acara yang kita tampilkan untuk mendukung kemeriahan acara perpisahan ini diantara, tarian, drama, komedi dan masih banyak lagi", ungkap Syahwani Umar disela kegiatan perpisahan SMK Panca Bhakti Sungai Raya, Jum'at (24/5).

      Syahwani menuturkan, siswa yang akan dilepas tahun ini berjumlah 85 siswa" Kita mengingatkan kepada para siswa-siswi yang akan meninggalkan SMK Panca Bhakti Sungai Raya ini agar terus belajar, berjuang menjadi orang yang sukses dan bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan. 

      Menurutnya, perpisahan ini diakui bukan akhir dari segalanya, tantangan kedepan bagi siswa-siswi sudah menanti dan lebih berat lagi. “Oleh karenanya siswa-siswi yang akan meninggalkan SMK Panca Bhakti Sungai Raya ini harus benar-benar mempersiapkan diri dengan baik agar bisa berkompetisi dalam dunia kerja maupun dunia pendidikan seandainya ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang nantinya akan mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai calon intelektual. Dan harapan sekolah apabila suatu saat nanti mereka sukses jangan lupakan almamater dan jaga nama baik almamater", harapnya. (Rino Kartono Mawardi)

Kasus KPRI Jaya Bersama Kubu Raya Semakin Memanas

             Carut marut penyelesaian kasus dugaan manipulasi data yang dilakukan kepala Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Jaya Bersama Kabupaten Kubu Raya kian memanas. Kali ini, Kuasa Hukum Pelapor Agustina Sisilia, Asmaniar menanggapi pernyataan Humas Polda Kalimantan Barat, Mukhson Munandar. Menurutnya, sangat tidak mungkin jika Polda berdalih masih menunggu bukti-bukti baru, karena selama ini bukti-bukti yang dibutuhkan sudah ada pada pihak kepolisan.

      Dia mengaku sangat yakin bahwa semua barang bukti maupun proposal telah disita pihak Polda Kalimantan Barat. Karena berdasarkan penjelasan direktur Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) yang sudah ketemu dengannya barang bukti yang diperlukan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini sudah diserahkan. “Yang jelas, kasus ini sudah sampai ke Mabes Polri dan ke Kompollnas dan nilai ada pelanggaran pidana. Anehnya di kepolisian di sini seakaan tidak ada masalah,” katanya, di Sungai Raya, Kamis (23/5).

      Asmaniar menuturkan pihaknya juga sudah mengadukan masalah tersebut hingga ke Bank Indonesia guna mempertanyakan  apakah kejahatan bersama yang dilakukan oleh Bank BKE dan aparatur negara khususnya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk merampok  uang negara atas nama Pegawai Negeri Sipil  dalam pengajuan proposal pinjaman Rp10 miliar, sementara yang sudah di cairkan Rp 5.3 miliar itu dibenarkan.

      Dia mencotohkan, jika tindakan memanipulasi data menggunakan nama orang lain, dengan tujuan ingin mengambil keuntungan tidak dianggap tindakan kejahatan, maka negara ini sudah rusak. Karena siapapun yang membutuhkan uang, bisa saja mamakai nama orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal untuk merampok uang atas dasar ingin memperkaya diri sendiri. “Pola pikir ini yang harus dibangun, bahwa sangat tidak dibenarkan jika ada orang, apalagi ini adalah kepala KPRI Jaya Bersama, Guntoro menggunakan nama PNS untuk mengajukan pinjaman. Sementara nama yang digunakan tidak pernah merasa mengajukan
permohonan pinjaman,” ucapnya.

      Asmaniar menegaskn untuk pinjaman uang melalui KPRI Jaya Bersama itu tidak sembarangan. Melainkan pinjaman uang itu harus dilapirkan kop, jabatan dan nomor induk pegawai.  Pihaknya menduga ada oknum-oknum internal Pemkab Kubu Raya yang melakukan pencatutan nama jabatan dan NIP Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan proses pinjaman ke Bank BKE. “Ini merupakan kejahatan struktural yang harus diungkap oleh Polda,” tegasnya.

      Dia menegaskan kembali bahwa Polda Kalbar tidak perlu bilang belum cukup barang bukti untuk memproses kasus kliennya.  Karena barang bukti yang diperlukan sudah ditangan Polda Kalbar. “Barang bukti semua sudah sita dari BKE, dan kami sudah pernah membedah kasus ini ke Mabes Polri dan Mabes Polri menyatakan bahwa sah ini sebuah kejahatan. Sekarang yang jadi pertanyaan besar saya adalah apa perbedaan Mabes Polri dan Polisian Kalimantan Barat, dan saya rasa sama saja. Hanya
saja ada beberapa oknum Pejabat Polda Kalbar yang harus dinasehati lebih netral dalam memproses sebuah kasus sehingga kasus kami dipandang sebelah mata saja,” pungkasnya.

      Untuk itu dirinya mengharapkan kepada  Kapolda Kalbar yang terhitung baru bertugas sebagai Kepala Kepolisian Kalimantan Barat i untuk memeriksa beberapa pejabat Polda Kalbar yang pada sebelumnya menangani kasus KPRI Jaya Bersama Kabupaten Kubu Raya. Karena sejak awal penanganan kasusu KPRI sepertinya ada permainan. “Sampai sekarang, kami juga tidak pernah
diinformasikan sampai dimana perkembangan kasus ini, sehingga tidak ada kejelasan dan status kasus ini, mau diapakan oleh Polda Kalbar,”
tandasnya.

      Pada intinya, dia menambahkan kliennya tidak terima jika namanya untuk mencairkan uang melalui Bank Kesejahteraan Ekonomi di Jakarta. Bahkan bukan hanya itu. “ Yang jelas, banyak nama PNS, baik yang di Kubu Raya, Pontianak, Provisni yang dicatut untuk mencarikan dana pinjaman. Bahkan nama PNS yang sudah meninggalpun dimasukan sebagai orang yang memohon mengajukan pinjaman,” tungkasnya.

       Dia mengharapkan, pihak Polda Kalbar dapat menyelesaikan kasus tersebut. Jangan sampai masyarakat menilai pisaunya hukum itu tumpul keatas sementara tajam bagi masyarakat kecil. “Kasian negara ini. setiap hari dicaci maki oleh masyarakatnya sendiri karena aparat hukum kita atau pejabatan-pejabat kita tetap terlindungi bahkan mendapatkan payung hukum secara istimewa, meski melakukan kejahatan,” terangnya. (Rino Kartono Mawardi)

Pengembangan Potensi Wisata Dengan Mengubah Pola Pikir Masyarakat

        Dengan peran para putra-putri yang terpilih menjadi duta pariwisata Kabupaten Kubu Raya, diharapkan dapat mempromosikan segala sektor pariwisata yang ada di Kabupaten termuda di Kalimantan Barat ini. Selain itu, peran putra-putri pariwisata ini juga dharapkan mampu menjadi bagian dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. “Melalui pemilihan putra-putri pariwisata Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 ini, diharapkan dapat memberikan perubahan paradigma dari pola pikir masyarakat untuk lebih kreatif di dalam mengelola potensi wisata yang ada”, ungkap Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan saat melakukan audiensi dengan 28 calon putra-putri pariwisata Kubu Raya di kediamannya, Kamis (23/5).
            
        Menurut Bupati Muda, jika masyarakat bisa kreatif dalam memanfaatkan potensi wisata yang ada di sekitarnya, tentu dapat menjadi nilai tambah dalam mengembangkan potensi wisata yang ada. “Dengan digelarnya pemilihan putra putri pariwisata ini, salah satu langkah untuk memberi peluang bagi generasi muda di dalam membangun kepariwisataan”, ungkapnya.

          Bupati pertama di Kubu Raya ini mengharapkan, dengan di gelarnya pemilihan putra-putri Pariwisata Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 ini, dapat juga dilakukan oleh masyarakat Kubu Raya. Mengingat di setiap Kecamatan yang ada memiliki potensi wisata yang cukup bagus, dan semuanya itu hanya tinggal di poles dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai maka potensi wisata tersebut bisa bertambah.  “Daerah kita ini kan banyak potensi wisata yang baik dan bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan, nah... tugas putra-putri pariwisata ini yang sangat berperan, bagaimana mereka mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Kubu Raya”, paparnya.


         Muda menambahkan, di Kecamatan Kubu sendiri memiliki objek wisata sejarah, ritual dan wisata alam. Sedangkan di kecamatan Sungai Kakap memiliki potensi wisata budaya dan rekadena. Demikian pula dengan kecamatan lainnya yang juga memiliki potensi wisata yang tinggal di kelola, sehingga apabial semuanya itu bisa di kelola dengan baik maka potensi Budaya dan Pariwisata di Kabupaten termuda di Kalimantan Barat ini akan menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. “Dengan berhasilnya putra-putri pariwisata ini di dalam mempromosikan tempat wisata yang ada di Kubu Raya ini, tentunya kondisi ini bisa menjadi ikon bagi daerah lain di dalam mengembangkan wisatanya masing-masing”, tuturnya.
         
         Bupati termuda di Kalimantan Barat ini menjelaskan, dengan letak geografis wilayah Kubu Raya yang sangat strategis, sehingga memberikan keuntungan tersendiri bagi Kabupaten ini untuk mengembangkan wisatanya. “Sehingga dengan begitu, masyarakat luar yang datang ke Kalimantan Barat melalui gerbang udara, maka mereka sudah menginjakkan kakinya ke Kabupaten yang berdiri sejak tahun 2007 ini”, bebernya.
           
         Untuk itu Muda berharap putra-putri pariwisata yang menjadi ikon wisata di Kubu Raya ini bisa mengembangkan potensi-potensi tersebut dengan bekerjasama instansi terkait, dan hal itu bisa di lakukan dengan mudah. “Kita minta agar, putra-putri pariwisata ini bisa mengembangkan sejumlah potensi di Kubu Raya, tentunya semua itu harus bekerjasama dengan intansi terkait”, harapnya.
           
           Muda menekankan, apabila pola pikir masyarakat sudah bisa di ubah, maka tidak perlu lagi di lakukannya promosi secara besar-besaran, karena dengan sendirinya para wisatawan akan datang berbondong-bondong ke Kubu Raya. “Apabila semua ini bisa dilakukan dengan baik, tidak menuntut kemungkinan, Kabupaten Kubu Raya bisa dikenal oleh seluruh wisatawan yang datang dari berbagai daerah dan negara”, imbuhnya. (Rino Kartono Mawardi)

DPRD Kubu Raya Fasilitasi Pertemuan Warga, dan PT BPK

     Komisi B DPRD Kabupaten Kubu Raya memfasilitasi pertemuan antara warga Dusun Parit Suka Maju Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang dan PT Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) terkait dampak lingkungan perusahaan yang dirasakan warga, seperti banjir, polusi udara, dan menuntut transparasi dana corporate social responsibility (CSR).

       Dalam pertemuan tersebut, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Malaya, Abdul Hasan mengungkapkan dampak lingkungan yang ditimbulkan atas keberadaan perusahaan yang bergerak di bidang sawit, seperti minimnya kawasan penyerapan hujan yang diakibatkan pembukaan lahan, sehingga menimbulkan banjir. “Akibat banjir, lahan pertanian dan hewan ternak warga, seperti sapi harus terendam. Warga di kami tergolong tidak mampu dan sudah seharunya diperhatikan pihak perusahaan,” ungkapnya usai melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Kubu Raya dan perwakilan PT. BPK di Sungai Raya, Kamis (23/5)

       Dia mengungkapkan, untuk mengantisipasi banjir pihaknya telah berkoordinasi dengan manajemen perusahaan untuk melakukan normalisasi sungai dan parit. Namun, pihak perusahaan berasalan tidak memiliki alat berat. Dan terkait tuntutan bantuan bagi korban banjir, pihak perusahaan juga masih belum dapat memenuhi. Dia juga mempertanyakan, dana CSR yang seharusnya diperuntukan untuk masyarakat tetapi sampai saat ini tidak pernah dirasakan manfaatnya.

       “Keberadaan PT BPK di desa kami tidak menimbulkan manfaat, karena selama ini yang kami rasakan hanya bencana. Bahkan kami juga sangat khawatir dengan kesehatan warga, yang diakibatkan debu jalan. Dan selama in perusahaan tidak pernah berkomunikasi untuk membicarakan masalah pendidikan warga, dan kesehatan. Pengelolaan dana CSR seharunya transparan,” ucapnya.

        Plt Kepala Desa Sungai Malaya, berharap dengan adanya pertemuan yang fasilitasi pihak DPRD Kabupaten Kubu Raya, antara warga dan PT BPK akan terbangun kerjasama yang baik, bagi kepentingan masyarakat maupun kepentingan perusahaan. “Keberadaan perusahaan dengan mengambil kekeyaan alam desa kami seharusnya memberikan manfaat yang baik, tapi kenyataanya sampai saat ini masih ada dua desa yang terisolir,” ungkapnya.

       Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kubu Raya, Soeprapto apa yang menjadi tuntutan warga sudah sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhinya dalam bentuk CRS. “Yang jelas, ketika perusahaan masuk ke wilayah masyarakat, masyarakat di sana harus ada peningkatan, baik pada sektor kesejahteraan. Initinya saling mengisi da saling
menguntungkan,” katanya.

      Ditempat yang sama Humas Bina Mitra PT BPK, Grogorius U’us mengatakan pihaknya berkomitmen untuk membantu masyarakat Desa Sungai Malaya. Akan tetapi, jangan hanya memberatkan kepada pihaknya. Pemerintah kabupaten, dewan, perusahaan, dan warga harus bergandengan tangan untuk memajukan daerahnya. “Sampai saat ini perusahaan kami ini belum ada keuntungan, akan tetapi meski begitu kami tetapkan menjalan program CSR itu, seperti pembuatan badan jalan,” akuinya.

       Dalam pertemuan tersebut, sejumlah tokoh masyarakat Desa Sungai Malaya, perwakilan PT BPK, Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Agus Suparwanto, perwakilan BLH Kabupaten Kubu Raya. (Rino Kartono Mawardi)

DPRD Kubu Raya Akan Perjuangkan Nasib CPNS Tahun 2012

      Puluhan CPNS lulusan tahun 2012 Kubu Raya mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kubu Raya. Mereka menanyakan Surat Keputusan (SK) penempatan kerja yang belum mereka dapatkan. "Kita minta kejelasan dari Pemkab Kubu Raya tentang SK penempatan yang masih belum kita terima sampai saat ini. Sementara proses administrasi sudah tahap akhir dan tinggal sedikit kenapa justru kami menjadi terkatung-terkatung," kata Deby, Salah seorang CPNS Kubu Raya tahun 2012 kepada sejumlah wartawan, usai menggelar dialog dengan DPRD Kubu Raya, Rabu (22/5).

      Mereka mempertanyakan upaya untuk memperjuangkan SK tersebut yang sebetulnya terhitung sejak masa tugas dari Desember 2012. Sedangkan mereka diketahui saat ini harus menunggu keputusan dari putusan CPNS 2010 yang masih dalam proses sidang. Dirinya pun cukup menyayang tindakkan pemerintah yang begitu lamban dan tidak tegas dalam menyelesaikan masalah ini, karena sudah jelas dalam CPNS 2012 ini sebanyak 218 CPNS 2012 sudah semestinya mengakomodir kelulusan CPNS 2012.

         ”Bukannya dari Pemkab tetap berupaya mengakomodir dua CPNS 2010 dan 2012. Padahal kita tahu pelaksanaan CPNS 2010 dipenuhi kecurangan, kenapa Pemkab masih berjuang untuk mengakomodir mereka,” tegasnya. Selain itu CPNS 2012 yang datang ke DPRD Kubu Raya juga harus kecewa, pasalnya dalam audiensi dengan anggota DPRD Kubu Raya, Bupati Kubu Raya tidak hadir dalam acara tersebut padahal Bupati Muda Mahendrawan paling bertanggung jawab dengan masalah ini.

     Sementara itu Ketua Komisi A Jufri mengatakan masalah ini sudah berlarut-larut, akibat dari Pemkab Kubu Raya yang sebelumnya tidak pernah berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah provinsi, Perguruan Tinggi yang melaksanakan, ada LJK yang tidak ditandangani oleh peserta CPNS 2010 sehingga CPNS 2010 dibatalkan berakibat pada CPNS 2012 seperti saat ini. Jupri menjelaskan, sebelumnya memang kasus CPNS 2010 ini diberikan opsi oleh Menpan RB dengan memberikan SK terhadap 11 PNS ketika itu atau diadakan tes ulang.

       Bermula dari inilah seharusnya Pemkab itu mem PTUN kan Menpan RB jika mereka merasa betul sehingga masalah ini tidak erlarut-larut dan tidak berimbas pada CPNS 2012. “Memang bagaimana pun tuntutan CPNS 2010 itu benar, kalau hakim membenarkan dan memenangkan pesertas CPNS 2010 itu mereka tidak salah, kita bisa terima. Karena kebijakkan pemerintah daerah itu tidak boleh merugikan rakyat,” ucapnya.

     Jufri, untuk masalah CPNS 2010 sendiri yang adanya kecurangan, sebenarnya dari Menpan RB harus membuktikannya dahulu secara hukum, artinya Menpan itu membenarkan pelaksanaan CPNS 2010 ada unsur KKN.”Untuk itu kita minta CPNS 2010 ini segera dipidanakan saja agar segera selesai, untuk CPNS 2012 sendiri, kita akan mengupayakan kepada Menpan agar bisa memberikan keputusan spaya peserta formasi tes ulang bisa diterbitkan,” ucapnya.

          Maka dari DPRD Kubu Raya demi memperjuangkan hak CPNS 2012 ini, dari DPRD Kubu Raya akan berangkat ke Jakarta dalam waktu dekat ini bersama perwakilan CPNS 2012 untuk meminta desakan-desakan kepada Menpan dalam penyelesaian masalah hukum tersebut seperti jika Menpan mempunyai keyakinan tentang CPNS 2010 cacat hukum, maka dibatalkan saja. (Rino Kartono Mawardi)

Dana OP Dialihkan, Warga Desa Kalimas Geram

      Warga Desa Kalimas Kecamatan Kakap merasa dibohongi oleh Balai Sumber Daya Alam (SDA) Wilayah Kalimantan Barat dalam Operasi dan Pemeliharaan (OP) terhadap proyek pengairan parit Kalimas yang semakin tersumbat. Padahal dalam OP tersebut, parit di Desa Kalimas ini mendapatkan bantuan pembersihan parit namun dari Balai SDA wilayah Kalbar justru mengalihkan proyek tersebut ke Desa Punggur Besar, sementara dana yang digunakan dari APBN untuk pengelolaan parit tahun 2013 ini menggunakan anggaran sebesar kurang lebih 4 milyar.

       “Kita kecewa dengan Balai SDA Kalbar, dengan dana APBN yang masuk tiap tahun kesini untuk pengairan Parit Kalimas, namun dana tersebut tidak pernah sampai ke desa ini. Padahal tender proyeknya sudah tertera untuk daerah Jawi Kalimas-Betutu, ternyata yang dikerjakan malah di Desa Punggur Besar, ini yang membuat kita curiga,” kata Muhammad Yani salah satu tokoh masyarakat Desa Kalimas kepada wartawan di Sungai Kakap, Rabu (22/5).

      Dirinya pun curiga ada oknum-oknum tertentu yang bermain dalam proyek ini, artinya apa yang dikerjakan oleh balai tersebut merupakan data fiktif karena sudah nyata data yang ada dalam pengerjaan OP ini ada namanya Desa Kalimas, tetap kenapa pengerjaan fisiknya di desa yang lain. Maka dari itu pun, masyarakat akan tetap menuntut haknya kepada balai SDA Kalbar untuk segera menjelaskan kepada masyarakat masalah ini. “Jangan sampai kesabaran masyarakat habis, maka kita akan melakukan unjuk rasa kepada balai nantinya,” ucapnya.

      Pria yang disapa Yani ini pun mengungkapkan bahwa seharusnya dari Balai SDA Kalbar itu transparan terhadap pengerjaanya, utamakan dahulu pembersihan atau pengerukkan di Parit Kalimas ini, karena parit ini merupakan dasar dari daerah lain. “Parit ini merupakan yang paling utama dahulu dilakukan pendalamannya, baru yang lainnya, karena parit ini merupakan akses dan kebutuhan masyarakat dalam melakukan kehidupan sehari-hari seperti nelayan maupun petani,” ungkapnya.

       Sementara itu ditambahkan Kepala Desa Kalimas Nasir Muslim mengunkapkan bahwa sebenarnya untuk parit Kalimas ini tiap tahunnya mendapatkan bantuan dana dari APBN untuk pengairan parit tersebut, namun sudah beberapa tahun ini dana tersebut tak pernah lagi dirasakan oleh masyarakat. Sebelumnya Nasir beberapa waktu yang lalu pernah melakukan pertemuan dengan pihak balai terkait dana bantuan pengairan untuk tahun 2012 kemarin.

       “Untuk dana pengairan 2012, kita diminta untuk mengalah oleh pihak balai karena dananya dialihkan, namun untuk 2013 kita dipastikan dapat dana tersebut. Tapi kenyataannya tahun 2013 ini dananya tidak juga dirasakan, justru pengairan dilakukan di Desa Punggur Besar, sementara dalam data yang berhak mendapatkan dana tersebut Jawi Kalimas-Betutu. Jelas kita dibohongi pihak balai,” paparnya.

        Padahal lanjut Nasir, sudah saatnya parit Kalimas itu dilakukan pendalaman maupun pembersihan, karena kondisi parit saat ini sudah dangkal dan tersumbat sehingga membuat petani dan nelayan mengeluh, yang membuat dirinya kesal lagi terhadap Balai SDA Kalbar  ialah kenapa dari pihak balai tidak pernah melakukan sosialisasi maupun koordinasi kepada masyarakat maupun desa terkait pengalihan proyek tersebut.

       “Lebih parah lagi yaitu ketika dari balai melakukan pengerjaan di Desa Punggur Besar tersebut tidak memberi tahu kita sementara proyek itu merupakan milik Desa Kalimas, jelas kita tidak terima,” kesalnya. Dirinya pun berharap kepada Gubernur atau pihak provinsi dapat mengawasi kinerja dari pihak Balai tersebut, karena dari balai jelas menyalahi aturan karena proyek OP dari dana APBN untuk Desa Kalimas ternyata dialihkan ke desa lain.

         “Maka apa yang dikerjakan oleh Balai SDA Kalbar tersebut jelas menggunakan data fiktif, desa Kalimas tidak pernah merasakan OP pengairan dari dana APBN yang disalurkan melalui mereka,” pungkas Nursalim. (Rino Kartono Mawardi)

3 Pasangan Calon Independen Ramaikan Pemilukada Kubu Raya

      Tiga bakal pasangan calon, bupati dan wakil bupati Kubu
Raya yang menggunakan jalur perseorangan, yakni Muda Mahendrawan dan Suharjo, Tukirin Suryo Adinagoro dan Noor Rahmat, dan Sukarman yang berpasangan dengan  Hermansyah yang menggunakan jalur perseorangan telah telah resmi menyerahkan dukungan sebagai syarat pencalonan.

      Dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya, tercatat dukungan yang diserahkan untuk pasangan Muda-Suharojo sebanyak 122.222, Tukirin-Noor Rahmat 28.452, dan Sukarman-Hermansyah 25.085 dari dukungan minimal yang harus diserahkan, yakni 24.707 dukungan. “Pada minggu (19/5) lalu pasangan Muda-Harjo telah menyerahkan dukungan, dan diikuti pada hari selanjutnya, oleh pasangan Tukirin-Noor Rahmat,” kata, Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, Idris Maheru di Sungai Raya, Rabu (22/5).

        Idris menjelaskan dukungan yang telah diserahkan oleh bakal pasangan calon perseorangan, selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi. Dimana, dari hasil verifikasi tersebut, jumlah dukungan yang diserahkan oleh masing-masing bakal pasangan calon mengalami pengurangan, seperti pada dukungan yang disampaikan Muda-Harjo dari 122.222 menjadi 96.549, Tukirin-Noor Rahmat dari 28.452 menjadi 26.872, sementara Sukarman-Hermansyah dari 25.085 menyisakan 22.161 dan dinyatakan tidak dapat diteruskan untuk verifikasi ditingkat PPS.

        “Untuk dua bakal pasangan calon yang telah memenuhi syrat dukunga setelah diverifikasi, maka hari ini (kemarin;red) berkasnya telah diserahkan ke Panitia pemungutan suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi faktual,” terangnya.

       Dia menunturkan, sesuai dengan ketentuan peraturan KPU nomor 9 tahun 2012 tentang pedoman teknis Pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, pada pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa penyerahan dokumen dukungan pasangan calon yang dilakukan pada batas akhir jadwal waktu penyampaian syarat dukungan dan jumlah dukungan kurang dari jumlah dukungan paling sedikit dan atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, maka bakal pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat
memperbaiki jumlah dukungan.

       Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya ini menyatakan dalam proses verifikasi dokumen yang diserahkan bakal pasangan calon pemeriksaannya dilakukan oleh tim KPU. Yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan dilakukan bersama-sama dengan tim masing-masing bakal pasangan calon perseorangan. “Jadi jelas, hasil verfikasi langsung dilihat oleh masing-masing tim pasangan. Dimana dokumen yang diserahkan setalah diperiksana ditemukan selisih jumlah dan ada juga data dukungan dari desa tertentu tetapi begitu diperiksa tidak ada disampaikan ke KPU,’ ungkapnya.

       Dia menambahkan, untuk pasangan Muda-Suharjo telah menyerahkan dukungan pada Minggu (19/5)  pukul 15.45. Yang mana dukungan yang diserahkan tersebar 99 desa dari sembilan kecamatan Untuk, bakal pasangan calon Tukirin-Noor Rahmat menyerahkan dukungan pada, Minggu (20/5), yang mana dukungan yang diserahkan setelah diverifikasi tersebar di 58 desa dari sembilan kecamatan dan  pasangan Sukarman-Hermansyah, menyerahkan dukungan pukul 15.35 wib. Dimana dukungan tersebar di 51 desa dari delapan kecamatan. (Rino Kartono Mawardi)

Angkat Budaya Lokal, Pemkab Kubu Raya Gelar Lomba Cerita

        Puluhan siswa dari  tingkatan sekolah dasar di  ambil bagian dalam kegiatan lomba bercerita (Story Telling) tingkat SD\MI, lomba bercerita yang bertema sejarah Kubu Raya.Kegiatan yang diadakan oleh Kantor Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Kubu Raya ini pun digelar di Hotel Randayan Selasa (21\5)

      Kepala Arpusda Kubu Raya Jipridin mengajak para peserta untuk serius mengikuti lomba ini sebagai wahana menjaring siswa yang berprestasi dibidang bercerita yang pemenangnya nanti akan menjadi utusan Kubu Raya  pada lomba yang sama pada tingkat Provinsi Kalbar. "Selain itu melalui ajang ini diharapkan akan mampu menumbuhkan minat baca siswa yang dari hari ke hari terus mengalami peningkatan secara signifikan," katanya di Sungai Raya, Selasa (21\5).

      Jipridin pun mengingatkan kembali para tim penilai lomba agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin agar hasil akhir atau yang keluar sebagai pemenang lomba adalah mereka yang memang memiliki kompetensi sehingga bisa menjadi duta Kubu Raya pada lomba tingkat provinsi.

      Lanjut Jiridin, dalam lomba cerita ini memang tema yang diangkat ialah cerita khazanah lokal Kubu Raya. Kegiatan ini untuk merangsang anak tersebut untuk lebih aktif dalam mengunjungi perpustakaan daerah, terutama perustakaan sekolah ditempatnya.

      Pelaksanaan lomba dilakukan selama satu hari. Para pemenang selain mendapatkan tropi dan hadiah juga akan diikutkan lomba di tingkat provinsi untuk juara satu. Sementara itu ditambahkan Usmiatun pendamping SDN 09 Sungai Kakap mengatakan lomba cerita ini merupakan sebagai ajang mengenang sejarah Kubu Raya, karena cerita yang diangkat pun tentang Kubu Raya. "Selain itu lomba ini  supaya membuat anak-anak kita berani tampil," ucapnya. Jupridi berharap, agar lomba ini sebagai pelajaran berharga bagi anak muridnya karena ini merupakan penglama pertama bagi muridnya tampil di tingkat Kabupaten ini.

       Sementara itu Bupati Kubu Raya memberikan apresiasi kepada anak-anak Kubu Raya yang mengikuti lomba bercerita ini memiliki karakter kuat sehingga membuat prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh anak-anak Kubu Raya pun sudah mencapai tingkat nasional. "Seperti anak-anak kita dari Kecamatan Batu Ampar  waktu yang lalu mengukir prestasi tingkat nasional. Ini menunjukkan bagaimana anak kita mempunyai bakat yang terpendam," paparnya.

        Lanjut Muda, lomba bercerita ini merupakan proses yang bagus untuk menanamkan pikiran-pikiran yang baik bagi anak tersebut dalam mempunyai fantasi yang baik."Selain tu lomba ini bisa menanamkan mental para anak," ucapnya. (Rino Kartono Mawardi)

Calon Bupati Kubu Raya Jangan Bawa Politik Identitas

        Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Kubu Raya masih empat bulan lagi. Tapi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Forum Lintas Adat dan Budaya (FLAB) meminta setiap pasangan yang calon bupati dan wakil bupati yang akan bersaing untuk tidak menggunakan strategi politik identitas sebagai upaya mendulang suara.

        Ketua FLAB Kabupaten Kubu Raya, Jipridin meminta kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bersaing, pada September mendatang lebih bijak ketika menggunakan strategi pemenangan. Yakni dengan tidak menggunakan politik identitas, seperti agama, etnis dan suku. “Kalau ada pasangan calon yang menggunakan politik identitas itu tentu sangat tidak cerdas,” katanya di Sungai Raya, selasa (21/5).

         Menurutnya, alangkah lebih baik setiap pasangan calon lebih mengedepankan program-program yang mampu mensejahterakan masyarakat. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan pemimpin yang adil, mengayomi dan pemimpin yang mampu mengadvokasi dan memberdayakan. Jika pasangan calon, lanjut dia pada pelaksanaan Pemilukada mendatang menggunakan politik identitas, maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang saat ini sudah sangat kondusif. “Hal-hal positif seperti ini harus dijaga. Jangan sampai karena permasalahan Pemilukada menimbulkan konflik horizontal,” ucapnya.

        Dia menuturkan, peran pasangan calon bupati dan wakil bupati sangat diperlukan untuk tetap menjaga situasi yang kondusif ini dengan memberikan pendidikan politik yang santun kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan mengerti dan tidak mudah terpengaruh dengan iming-iming yang sifatnya hanya sesat.

         Dia menambahkan, bahwa sudah banyak pelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan Pemilukada, dimana memilih pemimpin berdasarkan politik identitas dan kedekatan, bahkan lebih parah memilih dilatarbelakangi karena uang hasilnya merugikan masyarakat.

        Tidak ingin hanya memberikan imbauan, dia menegaskan untuk mengantisipasi konflik horizontal, pihaknya telah menyiapkan tiga program yang akan disosialisasikan kepada masyarakat, pertama advokasi dengan tujuan memberikan pendampingan dan perlindungan kepada masyarakat ketika mendapatkan intimidasi. Kedua pemberdayaan yang harus melibatkan semua unsur masyarakat, dan ketiga partisipatif.

        Ini perlu mendapat dukungan dari pemerintah dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Di FLAB ada enam lembaga adat dan budaya yang dinaungi, dan siap memberikan pemahaman kepada masyarakat. Saya memastikan lembaga ini tidak akan berpihak kepada satu pasangan calon,” terangnya. (Rino Kartono Mawardi)

Guru Harus Memahami Dan Melaksanakan Program Pendidikan

       Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengharapkan semua pihak terkait dengan pendidikan di kabupaten tersebut dapat meningkatkan pemahaman terhadap berbagai program yang telah dicanangkan pemkab setempat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. “Kita minta kepada seluruh tenaga pengajar dan masyarakat, agar mamppu memahami dan menjalankan program pendidikan yang telah kita canangkan dan segera kita jalankan”, ungkapnya usai melaksanakan Rapat Koordinasi Tenaga Pendidikan se-Kabupaten Kubu Raya di Pontianak, Selasa (21/5).

         Muda mengatakan, tidak hanya guru, semua elemen masyarakat terutama pihak terkait dalam dunia pendidikan diharapkan dapat mengetahui startegi pembangunan di bidang pendidikan yang telah kita rancang pada tahun  ini. “Seorang guru tentunya harus lebih mengetahui strategi pembangunan yang ada di Kubu raya, sehingga kedepannya guru juga bisa ikut andil di dalam program pembangunan yang di buat pemerintah daerah”, paparnya

          Menurutnya, jika guru telah mengetahui program yang ada dan memahami program tersebut tentu para guru dan pihak terkait lainnya bisa melaksanakan dan menyukseskan program tersebut. “Hal itu akan berujung pada keberhasilan program pendidikan yang telah dicanangkan. Kita juga berharap agar di dalam pelaksanaan program pendidikan ini tidak ada kekeliruan dalam pengimplementasian program yang ada. Terutama dalam pemanfaatan anggaran pendidikan, sehingga tidak terjadi pelanggaran dan temuan dari lembaga yang berwenang”, tuturnya.

           Muda menilai, jika sekolah sudah bisa mengelola dengan baik pendidikan yang maka proses pendidikan juga bisa berjalan dengan baik. “Semua elemen masyarakat dan tenaga pendidik hendaknya dapat mengelola dengan baik program pendidikan kita. Karena semua program pendidikan yang kita canangkan ini, tidak lain fokus hanya kepada generasi muda kita”, bebernya.

            Muda Mahendrawan menjelaskan, guna mewujudkan hal tersebut, tentu dirinya selaku pemerintah yang memegang kebijakan tidak akan melepaskan tanggung jawab begitu saja untuk menyukseskan program yang ada melainkan berjalan beriringan dengan sekolah dan selalu memberikan pengarahan. “Untuk itu dengan di gelarnya rapat koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru dan sekolah serta pengawas sekolah”, harapnya. (Rino Kartono Mawardi)

Belum Semua Parpol Serahkan Perbaikan DCS

       Hingga H- min dua penutupan penyerahan perbaikan berkas Daftar Calon Sementara (DCS), pada 22 Mei mendatang, belum ada satu partai politik pun yang menyerahkan perbaikan berkas kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya.

        Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, Idris Maheru mengatakan seperti yang diketahui, hasil verifikasi yang dilakukan terhadap berkas DCS yang telah diseahkan partai politik masih ditemukan banyak yang belum memenuhi persyaratan, seperti ijazah calon yang tidak dilegalisir, tidak memiliki surat keterangan kesehatan, baik kejiwaan, rohani, maupun bebas dari Narkoba.

        Bahkan, lanjut dia untuk anggota dewan yang kembali mencalonkan diri akan tetapi menggunakan partai lain karena partai yang digunakan sebelumnya tidak lolos sebagai peserta Pemilu legislatif 2014 juga belum menyerahkan surat keterangan mengundurkan diri dari keanggotaannya di DPRD. “Yang harus dipahami oleh caleh adalah, bahwa perbaikan berkas tidak dapat dilakukan perseorangan akan tetapi harus kolektif yang diwakiliki oleh partai politik,” katanya, Senin (20/5).

      Dia menjelaskan untuk anggota dewan yang kembali mencalonkan diri akan tetapi tidak menggunakan partai sebelumnya, dia menambahkan maka form BB5 sudah harus diserahkan ke KPU selambat-lambatnya pada masa perbaikan berkas. Jika form tersebut juga tidak kunjung diserahkan maka dapat dikatakan tidak memenuhi persyaratan. “Lampiran form BB5 itu, diantaranya surat keterangan pemberhentian,” ucapnya.

      Form BB5, dia menambahkan harus sudah sampai ke KPU. Akan tetapi untuk lampirannya, yakni surat keterangan pemberhentian dari keanggotaannya di DPRD, boleh menyusul hingga 1 Agustus. Jika sampai batas waktu tersebut belum juga dipenuhi, maka caleg bersangkutan dapat menggantinya untuk sementara dengan surat keterangan dari atasan, bahwa surat keterangan pemberhentian sedang dalam proses.

      Ketua KPU berharap, partai politik dapat memanfaatkan rentan waktu perbaikan berkas yang telah diberikan. Karena jika, perbaikan berkas yang dilakukan masih ditemukan ada yang belum memenuhi persyaratan, maka parpol masih dapat melakukan perbaikan.

       Akan tetapi, lanjut dia jika parpol menyerahkan perbaikan berkas dibatas waktu penutupan, yakni pada 22 Mei dan jika kembali ditemukan berkas yang diserahkan belum memenuhi persyaratan, maka parpol harus siap dengan kosekuensinya yakni caleg yang diajukan akan dicoret tanpa bisa melakukan perbaikan berkas kembali. “Ini kosekuensi dan diatur di dalam undang-undang. Maka dari itu maksimalkan lah waktu yang telah kami berikan, agar ada waktu untuk melakukan perbaikan kembali,” pintanya. (Rino Kartono Mawardi)

Kesadaran Masyarakat Sungai Raya Buat E-KTP Masih Minim

         Program nasional untuk E-KTP di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ternyata  masih kurang karena kesadaran masyarakatnya masih minim. Hal ini disampaikan oleh Camat Sungai Raya Syahril Nur, dirinya mengungkapkan untuk persentse perkembangan E-KTP Kubu Raya baru mencapai 75 persen. "Sampai hari ini perekaman E-KTP di Sungai Raya masih berlangsung," katanya kepada Kalbar Times Senin (20/5).

         Menurutnya, minimnya kesadaran masyarakat disebabkan juga karena masyarakat belum merasa penting memiliki KTP, padahal memiliki KTP sangat penting bagi masyarakat untuk pemerintah dalam melayani masyarakat.  Selain itu lanjut Syahril Nur kendala yang dihadapi oleh masyarakat ialah, lokasi jarak dari desa di Kecamatan Sungai Raya sangat jauh sehingga masyarakat pun enggan melakukan perekaman."Seperti di Desa Gunung Tamang jaraknya sangat jauh, belum lagi masyarakat lebih mementingkan pekerjaanya," paparnya.

          Menurutnya E-KTP memang msih gratis, namun untuk masyarakat pedalaman tidak bisa melakukan perekaman karena masalah akomodasi menuju ke kecamatan jauh lebih besar. Jelas ini membuat masyarakat merasa kesulitan.  Namun dari Kecamatan Sungai Raya sendiri sudah mengupayakan kepada Disdukcapil Kubu Raya untuk membantu desa-desa disini untuk disediakan alat perekaman E-KTP bagi daerah terpencil, sehingga E-KTP bisa dirasakan semua masyarakat. Namun keinginan tersebut belum juga ditanggapinya.

         Untuk itu dirinya mengharapkan Pemkab segera menyediakan alat perekaman bagi desa terpencil.
Lanjut Syahril, untuk pembuatan E-KTP masih gratis. Sementara untuk pembuatan E-KTP dengan E-Mobile, Syahril mengungkapkan akan segera disediakan bagi daerah terpencil.  Sementara dirinya pun menghimbau bagi masyarakat yang belum membuat E-KTP, untuk segera melakukan perekaman, mengingat E-KTP ini sangat penting bagi masyarakat."Mungkin saat ini masyarakat tak merasa penting EKTP ini, namun pikirkan kedepannya untuk pelayanan kesehatan dan lainnya," ucapnya.  (Rino Kartono Mawardi)

Kades Di Kubu Raya Diharapkan Dapat Mempercepat Pembangunan

       BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) meminta kepada 117 Kepela desa se Kabupaten Kubu Raya agar dapat mempercepat pembangunan di sector kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur danpertanian. “Dengan keikutsertaan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Kubu Raya dalam mempercepat pembangunan di Kubu Raya, diharapkan Pemerintah Desa dapat membahas semua kegiatan yang ada di Kubu Raya”, ungkap Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan di Sungai Raya, Jum’at (17/5).

           Muda Mahendrawan mengharapkan agar Pemerintah Desa dapat menjalankan kerjanya secara maksimal dalam upaya meningkatkan pendapat asli desa, dan melakukan pengawalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Yang tidak kalah penting yang terus dilakukan pemerintah desa adalah melakaukan penataan ruang,” katanya. Yang paling penting, dia menambahkan dalam bimbingan teknis tersebut adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dalam hal penyampaian laporan. Sehingga meminimalisir temuan-temuan, untuk mengatisipasi tindakan-tindakan yang melanggar pidana.

          Sementara itu, Kepala BPMPD Kabupaten Kubu Raya, Fauzi Kasim mengatakan sejauh ini memang belum ada ditemukan ada pemerintah desa yang berupaya memanipulasi data untuk menyelewengkan anggaran dana desa tersebut. “Sejauh ini masih aman, tapi memang ada beberapa desa yang melanggar administratif itu sudah diberikan peringatan, teguran, dan dilakukan pembinaan,” terangnya.

         Dia menjelaskan, pihaknya telah melakukan pendataan terhadap permasalahan yang bersangkutan dengan ADD, diantaranya masih ada kurang singkronnya antara Badan pemusyawaratan desa dengan kepala desa, ditemuinya ketidak patuhan aparat terhadap aturan administrasi, dan ditemukan ada beberapa desa yang masih belum transparan dalam hal penggunaan ADD. “Dari evaluasi, tinggal tiga desa yang sampai saat ini tidak patuh dengan aturan peruntukan ADD,” ucapnya.

        Di dalam Peraturan bupati (Perbub), lanjut dia sudah ditegaskan bahwa
bagi pemerintah desa yang tidak patuh dalam pengajuan ADD tahap satu dan tahap dua maka akan diberi sanksi potongan lima persen anggaran. Dan jika tidak mengajukan sama sekali, maka sanksi yang diberikan potongan sepuluh persen. Dana potongan  tersebut disubsidikan kepada desa yang patuh terhadap aturan.

        Dia memastikan sejauh ini peruntukan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah tepat sasaran. Hal itu dapat dilihat dengan minimnya permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. (Rino Kartono Mawardi)