Calon Bupati Kubu Raya Jangan Bawa Politik Identitas

        Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Kubu Raya masih empat bulan lagi. Tapi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Forum Lintas Adat dan Budaya (FLAB) meminta setiap pasangan yang calon bupati dan wakil bupati yang akan bersaing untuk tidak menggunakan strategi politik identitas sebagai upaya mendulang suara.

        Ketua FLAB Kabupaten Kubu Raya, Jipridin meminta kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bersaing, pada September mendatang lebih bijak ketika menggunakan strategi pemenangan. Yakni dengan tidak menggunakan politik identitas, seperti agama, etnis dan suku. “Kalau ada pasangan calon yang menggunakan politik identitas itu tentu sangat tidak cerdas,” katanya di Sungai Raya, selasa (21/5).

         Menurutnya, alangkah lebih baik setiap pasangan calon lebih mengedepankan program-program yang mampu mensejahterakan masyarakat. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan pemimpin yang adil, mengayomi dan pemimpin yang mampu mengadvokasi dan memberdayakan. Jika pasangan calon, lanjut dia pada pelaksanaan Pemilukada mendatang menggunakan politik identitas, maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang saat ini sudah sangat kondusif. “Hal-hal positif seperti ini harus dijaga. Jangan sampai karena permasalahan Pemilukada menimbulkan konflik horizontal,” ucapnya.

        Dia menuturkan, peran pasangan calon bupati dan wakil bupati sangat diperlukan untuk tetap menjaga situasi yang kondusif ini dengan memberikan pendidikan politik yang santun kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan mengerti dan tidak mudah terpengaruh dengan iming-iming yang sifatnya hanya sesat.

         Dia menambahkan, bahwa sudah banyak pelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan Pemilukada, dimana memilih pemimpin berdasarkan politik identitas dan kedekatan, bahkan lebih parah memilih dilatarbelakangi karena uang hasilnya merugikan masyarakat.

        Tidak ingin hanya memberikan imbauan, dia menegaskan untuk mengantisipasi konflik horizontal, pihaknya telah menyiapkan tiga program yang akan disosialisasikan kepada masyarakat, pertama advokasi dengan tujuan memberikan pendampingan dan perlindungan kepada masyarakat ketika mendapatkan intimidasi. Kedua pemberdayaan yang harus melibatkan semua unsur masyarakat, dan ketiga partisipatif.

        Ini perlu mendapat dukungan dari pemerintah dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Di FLAB ada enam lembaga adat dan budaya yang dinaungi, dan siap memberikan pemahaman kepada masyarakat. Saya memastikan lembaga ini tidak akan berpihak kepada satu pasangan calon,” terangnya. (Rino Kartono Mawardi)