Jari Kalbar : Pendidikan Di Kabupaten Kubu Raya Masih Lemah

Lembaga Swadaya Masyarakat – LSM Jaringan Independen Masyarakat Transparan Indonesia - JARI Borneo Kalimantan Barat melakukan sosialisasi tentang informasi keterbukaan publik untuk pencapaian Milenium Development Gools. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, ternyata banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana proses pengurusan jaminan persalinan nasional yang merupakan program kesehatan dari Kementrian Kesehatan.

    Kondisi ini mengakibatkan banyak masyarakat yang masih memiliki melakukan persalinan dengan bidan swasta atau dukun beranak", ungkap Plt Ketua Jari Borneo Kalbar, Gustiar kepada sejumlah wartawan, di Sungai Raya, Rabu (8/6). Menurutnya, berdasarkan hasil diskusi tersebut, masyarakat Desa Limbung mengharapkan dinas terkait bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara intensif, agar masyarakat bisa mendapatkan kemudahan dalam jampersal tersebut. Karena selama ini masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses mendapatakan jampersal itu.

    Selain membicarakan masalah kesehatan, pihaknya juga membahas masalah pendidikan. Gustiar menambahkan, Jari Borneo membahas tentang bagaimana masyarakat bisa mendapatkan program pendidikan yang layak, khususnya program pendidikan wajib belajar sembilan tahun. Dan dari hasil diskusi tersebut pihaknya akan  mendapatkan informasi dari masyarakat sampai saat ini pendidikan di sana berlangsung hanya sebatas prosedur proses pembelajaran. Namun sekolah belum sampai menggandeng anak yang tidak mampu untuk sekolah.

    "Selain masalah Kesehatan, kita juga menilai masalah pendidikan di Kabupaten Kubu Raya ini, masih cukup lemah. Meski sejumlah terobosan sudah di lakukan oleh Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun semua itu masih belum mampu memberikan pemerataan terhadap pendidikan. Tapi Kita memaklumi akan masalah ini, mengingat Kabupaten Kubu Raya ini merupakan Kabupaten termuda di Kalimantan Barat yang baru berdiri pada tahun 2007 lalu", jelasnya   

     Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya ini menjelaskan, selama ini di Desa Limbung masih ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan membantu orang tuanya berladang. Namun sudah seharusnya sekolah juga bisa memberikan pengertian kepada mayarakat untuk terus menyekolahkan anak-anak mereka. Karena hal ini sesuai dengan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan wajib belajar sembilan tahun kepada anak-anak. Dan semua itu sesuai dengan program Milenium Development Gools dan tata kelola pemerintahan yang baik. (Rino Kartono Mawardi)